Ikuti Rakor Dengan KPK, Sekda Lebak Minta Hasil Swab Test Dipercepat

  • Whatsapp
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Dede Jaelani.

LEBAK, REDAKSI24.COM – Dalam rangka menindaklanjuti rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang telah dilaksanakan pada Selasa 5 Mei 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengundang para Kepala Daerah dalam Rapat Koordinasi Program Percepatan Penanganan Covid-19 di Wilayah Provinsi Banten.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Dede Jaelani dalam rakor yang digelar secara daring menggunakan video conference di Lebak Data Centre, Rabu (13/05/2020), meminta agar hasil Swab test dapat dipercepat. Karena menurutnya, lambatnya hasil Swab test telah menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam menentukan langkah-langah kebijakan penanganan Covid-19.

Bacaan Lainnya

” Kita usulkan dalam rakor tersebut kepada Korordinator Wilayah II KPK untuk bisa mempercepat hasil uji swab,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang diadakan secara rutin ini sebagai wujud peran serta pemerintah bersinergi bersama dalam melawan Covid-19, Pemkab juga membahas berbagai permasalahan yang dapat muncul disekitar pemerintah terkait Covid-19 terutama konteks barang dan jasa, refocusing data, serta bantuan sosial.

“Permasalahan yang kami hadapi adalah hasil uji swab yang terlalu lama, sedangkan hasil swab menjadi dasar kebijakan penanganan penekanan covid, jadi perlu ada ketegasan percepatan dalam hasil swab,” ungkap Dede

Sementara itu, Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat menjelaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah-daerah di Provinsi Banten. Asep juga meminta kepada para Kepala Daerah untuk lebih gencar mendata masyarakat yang terdampak pandemi.

“Kami dari satgas pencegahan mengidentifikasi permasalahan yg muncul disekitar pemerintah terkait Covid-19 terutama dalam konteks barang dan jasa, refocusing data dan bantuan sosial, apa yg paling penting dipenuhi dulu dan itu soal data kalo data sudah baik tentu saja bisa dilihat secara objektif,” tegas Asep.

Untuk diketahui, selain Kepala Daerah yang ada di Provinsi Banten, Rakor juga dihadiri oleh Kepala LKPP, Inspektur Jenderal Kemendagri, dan Kepala BPKP Perwakilan Banten sebagai narasumber.(Yusuf/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.