Ida Budhiati: DKPP Jamin Integritas Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

  • Whatsapp
Anggota DKPP Ida Budhiati meminta masyarakat tidak meragukan integritas penyelenggara pemilu
Anggota DKPP RI, Ida Budhiati, dalam Rakerda Pengawas Pemilu se-Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Sabtu (17/10) malam, meminta masyarakat tidak meragukan integritas kelembagaan penyelenggara pemilu karena pihaknya juga jadi penjaminnya.

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Anggota DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) RI, Ida Budhiati, meminta masyarakat untuk tidak meragukan dan  memandang sebelah mata kemandirian, integritas, serta kredibilitas kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia.

Menurut Ida, DKPP menjamin bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu adalah orang-orang terpilih dan terpercaya karena memiliki kemandirian, integritas, dan kredibilitas.

Bacaan Lainnya

Dikutip dari laman dkpp.go.id, Senin (19/10), Ida Budhiati, menegaskan secara langsung hal itu  dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penguatan SDM Pengawas Pemilu serta Apel Siaga Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang.

“Jangan pernah meragukan penyelenggara pemilu di Indonesia, penjaminnya adalah DKPP,”ujar Ida, di Tanjungpinang, Sabtu (17/10) malam.

Dia lantas menyebut bahwa sejak 2012 sampai dengan 17 Oktober 2020 DKPP menerima 3.969 pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Namun hanya 1.691 perkara yang disidangkan atau 42,65 persen.

Dari 1.691 perkara dengan jumlah Teradu 6.756 orang, DKPP menjatuhkan sanksi rehabilitasi karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebanyak 3.465 orang (51,23%).

Kemudian disusul sanksi peringatan kepada 2.253 orang (33,35%), pemberhentian sementara sebanyak 67 orang (1%), pemberhentian tetap sebanyak 646 orang (9,56%), pemberhentian dari jabatan 58 orang (0,86%) dan ketetapan 267 orang (4%).

Dari data tersebut, Ida melanjutkan, “Tentu harus dilihat sebagai sebuah prestasi bahwa setelah disidang dan diperiksa DKPP, banyak yang tidak terbukti. Ini sebuah modal sosial, kelembagaan penyelenggara pemilu yang terpercaya kemandiriannya, integritasnya, dan kredibilitasnya.”

Namun Ida juga mengakui, memang masih ada persoalan atau kelemahan yang mendesak diperbaiki, yaitu terkait SDM profesional.

Pasalnya, dari data DKPP yang terbukti melanggar kode etik yang dilanggarnya adalah prinsip-prinsip profesionalitas. “Kemandirian tergaransi, tetapi ada kelemahan, yaitu belum didukung oleh SDM yang profesional,”jelas Komisioner KPU RI periode 2012-2017 ini.

Padahal, tambah Inda, SDM yang profesional dituntut untuk memahami seluruh regulasi atau peraturan kepemiluan, baik aspek teknis pelaksanaan maupun pengawasan.(Jaya Menes)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.