ICW Nilai Keberadaan BPD Tak Menguntungkan Untuk PAD

  • Whatsapp
ICW
Diskusi Bank Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Indonesian Coruption Whach (ICW) melihat keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang didirikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tidak terlalu banyak menguntungkan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih, dalam pengelolaannya banyak terjadi konflik interes antara pemangku kepentingan, terutama eksekutif.

Hal tersebut dikatakan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam acara diskusi yang dilaksanakan oleh Aliansi Independen Peduli Publik (Alip) terkait nasib Bank Banten di Kota Serang, Minggu, (14/6/2020), yang diikuti oleh koordinator Alip Uday Suhada, praktisi Indef Nailul Huda, dan pengamat politik Untirta Ikhsan Ahmad.

Bacaan Lainnya

Adnan yang mengikuti diskusi virtual itu mengatakan, hampir seluruh daerah yang mengelola BPD permasalahan yang dihadapinya terletak pada tata kelola yang kurang baik dan tidak profesional. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan dasar dalam pengelolaan BPD di Indonesia.

“Temuan BPK saja pada tahun 2019, ada potensi kerugian negara mencapai Rp 440 miliar dari pengelolaan 10 BPD yang tidak benar. Sayangnya, BPK tidak merinci BPD mana saja yang mengalami kerugian tersebut,” katanya.

Adnan melihat, hal ini diakibatkan dari sistem pengendalian internal yang lemah, SOP bisnis dan mekanisme keputusan bisnis BPD yang tidak jelas. Sehingga hal ini kemudian selalu menjadi persoalan yang dihadapi BPD.

“Saya tidak melihat BPD yang dikelola dengan sangat profesional, besar dan berkompetisi dengan bank swasta yang ada,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, keberadaan BPD ini apakah murni bisnis atau ada tujuan lain selain bisnis yang dilakukan Pemda melalui BUMD-nya, “dasar pijakan inilah yang harus diperkuat terlebih dahulu sebelum melakukan proses pendirian BPD,” katanya.

Sementara itu kuasa hukum pribadi Wahidin Halim (WH), Agus Setiawan yang juga hadir pada diskusi itu mengatakan, dibalik seluruh persoalan yang ada terkait kondisi Bank Banten dan polemik pemindahan RKUD yang dilakukan oleh Gubernur Banten, pemerintah juga semestinya mendorong seluruh daerah untuk menempatkan Kas Umum Daerah (KUD)-nya di bank yang masuk dalam kategori buku empat, yakni Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA dan CIMB Niaga, sehingga potensi kerugiannya bisa diminimalisir.

“Kalau BPD dianggap tidak mampu mengelola KUD, ya sudah bubarkan saja seluruh BPD yang ada. Sebagai gantinya, pemerintah mewajibkan seluruh daerah untuk menempatkan KUD-nya di bank buku empat,” katanya. (Luthfi/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.