HMI Nilai Gubernur Banten Sembrono Pindahkan Kas Daerah ke BJB

  • Whatsapp
gubernur banten
Ilustrasi Bank Banten

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabotabeka-Banten menilai Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sembrono memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank BJB. Kebijakan itu dinilai tanpa perhitungan yang matang.

HMI menyebut saat menghadapi wabah Pandemi Covid-19, Pemprov Banten seharusnya bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik, bukan justru membuat keruh suasana.

Bacaan Lainnya

“Kondisi ini mestinya menjadi sandaran bagi eksekutif maupun legislatif dalam mengambil keputusan yang baik untuk semua,” ujar Aliga Abdilah, Wakil Sekretaris Bidang Eksternal Badko HMI Jabotabeka-Banten, Jumat (5/6/2020).

Menurut Aliga, kebijakan pemindahan RKUD ini menjadi apopulis dan jelas kontraproduktif dengan dampak yang ditimbulkannya. Hal itu bisa dilihat dari penyaluran bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Serang Raya dan Kota Cilegon yang terhambat pencairannya karena Pemprov Banten harus terlebih dahulu memindahkan bank penyalur bantuannya.

“Bantuan yang seharusnya sudah diterima sejak bulan April, awal Juni baru bisa diterima. Artinya, bantuan untuk tiga bulan itu diterima semuanya di akhir bulan dengan tetap dilakukan proses pencairan bertahap,” ujarnya.

Kini, lanjutnya, masyarakat minta penjelasan kepada gubernur terkait permasalahan itu. Namun, sepertiny, gubernur enggan untuk menanggapinya. Karena mungkin apa yang direncanakan DPRD Banten akan menggunakan hak interpelasi menjadi sarana dia untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya.

“Namun sayangnya, DPRD Banten tidak begitu serius melakukan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten. Ditambah lagi, belakangan ini, ada dugaan penerimaan CSR kepada setiap anggota DPRD. Ini amat kami sayangkan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut akademisi Untirta, Fatkhul Muin mengatakan, hak interpelasi ini merupakan langkah awal DPRD Banten dalam melakukan tugasnya sebagai pengawasan terhadap kebijakan Gubernur Banten terkait kisruh pemindahan RKUD Pemprov Banten.

“Untuk itu masyarakat harus melihat hak interpelasi ini secara objektif bahwa DPRD sudah menjalankan fungsi pengawasannya,” katanya.

Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Untirta itu menambahkan, dalam dinamika politiknya tentu akan mengalami persepsi yang berbeda. Namun yang pasti salah satu fraksi menganggap kebijakan pemindahan itu merupakan hal strategis yang perlu mendapat penjelasan secara utuh kepada DPRD Banten.

“Upaya penyelamatan Bank Banten ini perlu dilakukan, karena bank ini menjadi kebanggaan masyarakat Banten,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.