HMB Jakarta Minta Penyertaan Modal Bank Banten Dikaji Ulang

  • Whatsapp
Bank Banten
Ilustrasi.

JAKARTA,REDAKSI24.COM– Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta minta Pemerintah Daerah mengkaji ulang Penyertaan modal Daerah untuk Bank Banten. HMB Jakarta menilai Kebijakan untuk penyelamatan Bank Banten berdasarkan Peraturan Daerah usulan Gubernur Banten tersebut tidak ada mendatangkan manfaat bagi masyarakat Banten, pasalnya selama ini penyertaan modal daerah pada Bank Banten tidak memberikan dampak apapun terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Selain itu, keberadaan Bank Banten yang acap kali mengalami kerugian juga mesti menjadi kajian yang sama seriusnya. 

Bacaan Lainnya

Rizki Irwansyah Ketua Umum HMB Jakarta mengatakan, PT. Bank Banten Tbk (BEKS) tidak pernah lepas dari kerugian tiap tahunnya. Lebih parah lagi Bank Banten hanya bisa mengandalkan penyertaan modal daerah. 

“Kita tidak pernah mendengar kabar baik dari Bank Banten, yang kita dengar rugi, rugi, dan rugi. Entah yang salahnya dimana, ujungnya pemerintah kasih modal lagi, tanpa ada business plan yang jelas,”- Ucap Rizki di Jakarta kepada Redaksi24.com. 

BACA JUGA: DPRD Setuju Bank Banten Disuntik Modal Tambahan Rp 1,5 Triliun

Rizki menilai, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMD) PT. BGD Tbk sebagai induk perusahaan Bank Banten tersebut tidak berfungsi sebagai badan usaha daerah, tidak ada good corporate governance (GCG) sesuai dengan Pasal 1 PP 54 Tahun 2017 dalam prosesnya. Karenanya, PT BGD Tbk tidak lebih hanya menjadi beban bagi Pemerintah.

BACA JUGA: Diperiksa Bareskrim Polri, Direktur Bank Banten Tegaskan Mayoritas Krediturnya Jelas

Mahasiswa ‘Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta’ ini menjelaskan, berdasarkan UU dan PP 54 Tahun 2017 pasal 7 mengenai  kedudukan BUMD bermaksud seharusnya bisa memberikan manfaat bagi perekonomian daerah; dan memperoleh laba/ keuntungan.

“PP 54/2017 Tentang BUMD menjelaskan fungsi dan kedudukan BUMD dalam membantu perekonomian Daerah. Namun berbanding terbalik dengan Bank Banten (BUMD) yang malah menggerogoti APBD yang lagi defisit hingga Rp1,796, apa ini bukan beban pemerintah daerah”,jelasnya. (Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.