HAYI Dihukum Bayar Rp 12 M Karena Mencemarkan Lingkungan

  • Whatsapp
pencemaran limbah

JAKARTA, REDAKSI24.COM – PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Utara memutus hukuman  membayar ganti rugi Rp 12 miliar kepada PT HAYI (How Are You Indonesia) karena perusahaan ini terbukti melakukan pencemaran lingkungan di lokasi usahanya.

Direktur Penyelesaian Sengketa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, perusahaan tersebut berkomitmen memenuhi kewajibannya sebagaimana putusan pengadilan. HAYI menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan putusan Gugatan Perdata Lingkungan itu dengan membayar secara bertahap.

Bacaan Lainnya

Untuk tahap pertama dibayar pada 24 Juli 2020 sebesar Rp2,13 miliar, sedangkan sisanya akan dipenuhi secara bertahap dalam jangka waktu 10 bulan.

Majelis Hakim menghukum HAYI membayar ganti rugi materiil sebesar Rp12.013.501.184. Terhadap putusan PN Jakarta Utara itu HAYI yang diwakili Liu Yi Chen selaku Direktur menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp12 miliar.

Pengadilan menyatakan HAYI terbukkti bersalah  melakukan pencemaran lingkungan hidup di lokasi kerjanya yang beralamat di Jalan Nanjung Nomor 206, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, mengapresiasi kesanggupan pihak HAYI untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Menurutnya, komitmen untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) seperti ditunjukkan  HAYI itu seharusnya diikuti oleh korporasi lainnya.

Disebutkan Rasio Sani, saat ini terdapat 12 perusahaan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi serta melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan.

“Namun  baru tiga perusahaan yang secara sukarela membayar ganti rugi kepada negara melalui KLHK. Kami akan terus mengejar perusahaan yang belum membayar ganti rugi lingkungan dan kami pun tidak berhenti untuk melakukan eksekusi putusan-putusan ini,”ujarnya.

Ditambahkan, hingga saat ini nilai ganti rugi lingkungan dan biaya pemulihan yang belum dieksekusi mencapai Rp19 triliun.(Virna/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.