Hampir Setahun Menjabat, DPRD Lebak Belum Satupun Cetak Perda

  • Whatsapp
Raperda Lebak
Sejak dillantik tahun lalu, anggota DPRD Lebak periode 2019-2024 hingga kini belum mengahsilkan satupun Perda.

LEBAK, REDAKSI24.COM – Hampir satu tahun menjabat, 50 Anggota DPRD Lebak periode 2019-2024 yang resmi dilantik pada 26 Agustus 2019 lalu, hingga pertengahan tahun ini belum menghasilkan satupun produk hukum atau Peraturan Daerah (Perda).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Lebak, Peri Purnama. Menurutnya, dari 12 Raperda yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2020, hingga kini belum satupun masuk dalam pembahasan. Padahal 4 diantaranya merupakan usulan dari legislatif atau DPRD Lebak.

Bacaan Lainnya

Menurut Peri, ada beberapa kendala yang menyebabkan anggota DPRD Lebak belum melakukan pembahasan Raperda pada tahun 2020 ini, Salah satunya karena kondisi Pandemi Covid-19.

“Kami belum leluasa membahas Raperda dalam kondisi covid-19. Pembahasan Raperda harus mendalam, harus pula dalam kondisi politik yang kondusif antara eksekutif dan legislatif,” kata Peri ketika dihubungi Redaksi24.com melalui telepon selulernya, Minggu (5/7/2020).

BACA JUGA: PLN Pusat Terkesan Lepas Tangan Atas Terjadinya Penggelapan Tagihan Listrik Pelanggan di Lebak

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 sendiri telah menyebabkan keadaan tidak kondusif, khususnya pada sisi anggaran yang mengalami refoucing dan banyak tersedot untuk penanganan covid-19.

“Karena banyak sekali anggaran yang direfocusing ke penanganan covid, dan itu baru bisa diketahui jika sudah ada perubahan APBD,  mengenai berapa dana cadangan covid yang terpakai dan berapa dana covid yang tersisa. Sehingga bisa dialokasikan kembali ke OPD yang terkena pengalihan anggaran,” ujarnya.

Abdul Rohman, anggota Bapem Perda mengakui saat ini belum melakukan pembahasan Raperda, salah satunya tekrait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal tersebut, kata dia, terkendala data zonasi tata ruang di Kabupaten Lebak. Untuk itu, pihaknya telah meminta Pemkab Lebak melakukan ekspos zonasi tersebut.

“Bukan tanpa alasan, Raperda itu belum clear secara pengkajian, dan kami belum diajak diskusi oleh bagian hukum yang menyusun Raperda itu,” katanya.

Terpisah, Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Lebak, Diki Ginaja mengakui, pada tahun ini terdapat 12 Raperda yang masuk ke Prolegda 2020.  Dari jumlah itu, 8 Raperda usulan eksekutif dan 4 usulan legislatif.

Adapun usulan eksekutif diantaranya Raperda Perubahan atas Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2019-2034, Raperda perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Kemudian, Raperda perubahan atas Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda Pengelolaan Zakat, dan Raperda Pendirian BUMD Pasar. Selain itu, Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan.

BACA JUGA: Anggaran Penanggulangan Covid-19 di Lebak Rp 181 Miliar, Baru Terserap 18 Persen

Sedangkan 4 Raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda Pelestarian Bangunan, Struktur dan Kawasan Cagar Budaya, Raperda Penataan Guru Swasta, Raperda perubahan atas Perda tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Raperda Penataan Wilayah Pantai.

Menurutny, dalam jangka waktu dekat akan ada pembahasan salah satu Raperda, yakni Laporan pertangung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Kuangan (BPK) ditetapkan sebagai Perda.

“Baru satu itu yang akan dibahas,” tandasnya.(YUSUF/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.