Gufroni : Politik Hukum Indonesia Harus Berdimensi Profetik

oleh -
MADRASAH INTELEKTUAL : Gufroni dosen UMT bersama pengurus Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tangerang usai acara Madrasah Intelektual Profetik (MIP) Sabtu (11/5/2019). Foto : Istimewa

TANGERANG,R24—Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibratkan lokomotif. Maka sering terlihat lokomotif yang keluar dari rel seharusnya. Begitulah kutipan Sri Soemantri Martosoewignjo yang dibacakan Gufroni dosen Fakultus Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) sebagai kata-kata pembuka materinya di acara Madrasah Intelektual Profetik (MIP) yang digelar Bidang Keilmuan Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Tangerang, Sabtu (11/5/2019).

Gufroni menjelaskan di Indonesia sejak 17 Agustus 1945, politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional. Itu artinya papar Gufroni telah terjadi unifikasi hukum. Sistem hukum nasional tersebut terdiri dari Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat dan Sistem hukum yang dibangun adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Gufroni mengingatkan karena dalam hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut dijelaskan bahwa,tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu. Maka hukum di Indonesia tidak berdasarkan pada suku, ras, dan agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk itu lanjut Gufroni politik hukum di Indonesia di Indonesia haruslah berdimensi profetik.

“Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan terkait politik hukum berdimensi profetik Gufroni menjelskan bahwa Islam sebagai agama universal, menganggap aspek-aspek dalam kehidupan manusia saling berkaitan satu sama lain. Sebagai agama yang meliputi segala aspek kehidupan, Islam meletakkan aspek-aspek tersebut sesuai porsinya masing-masing.Menurut Gufroni, di antara hal-hal yang hanya diberikan prinsipnya oleh Islam adalah politik.

“Politik baik di dalam Al-Quran maupun Sunah tidak dijelaskan secara mendetil perihal tata cara dan pelaksanaannya. Mengingat manusia hidup di letak geografis yang berbeda-beda, pun latar belakang beragam, maka pelaksanaan dan tata caranya diserahkan kepada ijtihad manusia, dengan tetap memberikan prinsip-prinsip luhur dan universal mengenai berpolitik,” pungkasnya.(hdr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *