Gubernur Sebut Bank Banten Melulu Merugi, Gagal Bayar Saat Butuh Dana Segar

  • Whatsapp
bank banten
Gubernur Banten Wahidin Halim memberi keterangan pers usai dengar pendapat dengan DPRD Banten terkait pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Wabah Covid-19 yang melanda seluruh wilayah di Provinsi Banten menjadi pukulan berat bagi keberlangsungan usaha Bank Banten. Ditengah kondisi tekanan likuiditas yang tinggi, Bank Banten mencoba bertahan hidup dengan melakukan aksi korporasi. Meskipun aksi itu kemudian tertunda karena efek Pandemi.

Pada akhir bulan Maret lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan laporan keuangan in house pada triwulan pertama (TW1) tahun 2020 mengakui Bank Banten telah berhasil meningkatkan kinerjanya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya terkait dengan efesiensi yang dilakukan dalam perbaikan beberapa pos keuangan seperti menekan angka kerugian tahun berjalan sebesar 39,9 persen dari Rp55,795 miliar pada TW1 pada tahun 2019, menjadi Rp33,542 miliar pada TW1 2020.

Bacaan Lainnya

Namun, meskipun kinerja Bank Banten sudah mengalami peningkatan, tekanan likuiditas yang diakibatkan dari menurunnya kepercayaan masyarakat, serta conterpart perbankan yang akan berdampak kurang baik terhadap kelangsungan usaha Bank, membutuhkan dukungan Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam menjaga kelangsungan usaha.

Karena berdasarkan hasil analisis, keseriusan dukungan Pemprov Banten sebagai PSPT atas keberadaan Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), menjadi salah satu faktor utama penurunan kepercayaan publik tersebut.

Untuk itu jajaran direksi Bank Banten berharap Pemprov Banten bersama PT Banten Global Development (BGD) dalam waktu yang singkat ini turut mencarikan solusi yang terbaik agar dapat mempertahankan keberadaan Bank Banten di tengah tekanan kondisi perekonomian akibat Pandemi Covid-19 ini.

“Masalah kesulitan likuiditas dan permodalan yang saat ini sedang kami alami, mudah-mudahan dapat terselesaikan dengan bantuan dari Pemprov Banten,” kata Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa seperti dokumen yang redaksi terima, Senin (28/4/2020).

Fahmi melihat, pemindahan RKUD ke Bank BJB ini merupakan kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya kolaborasi yang tengah dibangun dan memperlemah posisi tawar Bank Banten, termasuk upaya asset sale sebesar Rp1,5 triliun.

Selain itu, perbaikan likuiditas bank dan meningkatkan kerentanan instritusi juga akan terhambat pelaksanaannya. Hal itu kemudian tentu akan berimbas kepada penurunan kinerja bank secara cepat.

“Upaya penyelamatan Bank Banten akan menjadi sulit dilakukan, dan bisa jadi berujung pada pencabutan izin usaha bank. Jika hal ini terjadi, tentunya ada konsekuensi hukum serta dampak lainnya yang mencakup pertanggungjawaban kepada publik. Untuk itu kami meminta agar Pemprov membatalkan pemindahan RKUD ke Bank BJB tersebut,” jelasnya.

Namun permintaan itu tidak diindahkan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH). WH mengaku untuk menyehatkan kondisi Bank Banten dibutuhkan dana yang cukup besar sekitar Rp2,8 triliun, yang bersumber dari APBD.

“Saat ini proses marger masih dilakukan pada tahap pembahasan manajemen dan komposisi saham yang tentunya dalam pengawasan OJK,” ujarnya.

WH menambahkan, Bank Banten sempat tidak bisa mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak ke Kab/Kota pada Februari lalu sebesar Rp181 miliar. Sementara itu dana Jaminan Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Covid-19 juga perlu percepatan pencairan sebesar Rp709,217 miliar. Namun dalam perkembangannya, hingga kemarin DBH pajak ke Kab/Kota itu belum dapat dicairkan.

“Artinya di sini Bank Banten ada gagal bayar. Sementara posisinya sekarang Pemprov Banten sedang membutuhkan ketersediaan fresh money untuk  percepatan pencairan dana JPS,” katanya.

Untuk menyelamatkan uang negara yang ada di Bank Banten, Pemprov kemudian memindahkan RKUD dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB). Ini merupakan bentuk langkah cepat dan percepatan serta memastikan ketersediaan anggaran yang sekarang sedang banyak dibutuhkan.

“Kondisi Bank Banten yang gagal bayar tersebut yang mendasari pemindahan RKUD Provinsi Banten,” ujarnya.

Sejak tahun 2018, Bank Banten mencatat kerugian bersih sebesar Rp131,07 miliar. Satu tahun berikutnya hal yang sama. Pada tahun 2019, Bank Banten mencatat kerugian bersihnya sebesar Rp180,70 miliar.

Modal inti Bank Banten sendiri tercatat mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp154,13 miliar, padahal pada tahun sebelumnya mendapat modal inti sebesar Rp334,07 miliar. Besaran modal inti pada tahun 2019 itu menjadi hanya 9,01 persen, di bawah angka ideal rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 12 persen.

Hal itu tidak terlepas dari penyertaan modal dari Pemprov Banten pada tahun anggaran 2019 yang tidak dicairkan. Bank Indonesia (BI) sebelumnya sudah mengantisipasi dengan cara menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rp50 triliun lebih yang diguyur ke pasar, sehingga likuiditas menjadi terjaga.

BACA JUGA:

. Pindahkan RKUD dari Bank Banten ke BJB, Dewan Interpelasi Gubernur Banten

. Gubernur Pindahkan Kas ke BJB, Nasabah Bank Banten Ramai-Ramai Tarik Dana

. BI Anulir Rencana Merger Bank Banten ke BJB

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, surat pengajuan hak interpelasi yang digulirkan beberapa anggota dewan itu hingga kini belum masuk ke mejanya, sehingga pihaknya belum bisa menindaklanjutinya. Jika ada anggota atau fraksi yang ingin mengajukan hak interpelasi, dipastikan hak-hak mereka terjamin.

“Hak interpelasi itu tertulis dalam secarik kertas yang ditandatangani inisiatornya. Dan itu hingga kini saya belum melihat,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini juga mempersoalkan terkait penyertaan modal Bank Banten yang sudah dialokasikan gubernur dan dibuatkan Perda, namun tidak kunjung dicairkan. “Jika acuannya menunggu rekomendasi OJK, setahu kami OJK justru merekomendasikan agar Pemprov melakukan penambahan modal ke Bank Banten. Namun angka untuk menyehatkan itu cukup besar,” katanya.

Hasil dari rapat pimpinan ini, lanjutnya, seluruh fraksi diminta untuk melaporkan hasil rekomendasinya secepat mungkin. Hasil rekomendasi itu nantinya akan disampaikan kepada Pemprov Banten. “Kami tunggu secepatnya,” tandas Andra. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.