Gubernur Pastikan Penyertaan Modal Bank Banten Tetap Rp1,9 Triliun

  • Whatsapp
Paripurna dprd provinsi banten
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memastikan penambahan penyertaan modal kepada PT BGD untuk Bank Banten tetap Rp1,9 triliun, sementara yang akan ditanggung oleh Pemprov Banten tetap Rp1,5 triliun sesuai dengan besaran dana Kasda yang tertahan di Bank Banten.

“Kita akan upayakan penyertaan modal ke Bank Banten tetap Rp1,9 triliun, dengan rincian Rp1,5 triliun dari konvensi Kasda sementara Rp400 miliarnya berasal dari dana saham publik,” kata WH, pada rapat paripurna DPRD Banten, Sabtu (11/7/2020).

Bacaan Lainnya

Pembahasan rapat paripurna hari ini yakni mendengarkan nota pengantar gubernur Banten mengenai dua Raperda usulan gubernur tentang penambahan penyertaan modal ke dalam saham PT BGD untuk Bank Banten dan kelanjutan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Dalam pemaparannya Gubernur menjelaskan, proses penyehatan Bank Banten itu sudah sejak tahun 2018 lalu, namun tidak bisa dilakukan karena sedang dalam posisi konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Saya tidak mau seperti kepala-kepala daerah lainnya yang terjerat kasus hukum karena kesalahan dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu saya terus berkonsultasi dengan KPK dan Kejaksaan terkait hal ini,” jelasnya.

BACA JUGA: DPRD Provinsi Banten Hari Ini dan Besok Bahas Dua Raperda Non Prolegnas Secara Maraton

WH menambahkan, pada tahun 2018 Pemprov Banten menyertakan modal Rp110 miliar. Namun setelah dikonsultasikan dengan OJK, dana tersebut dianggap tidak cukup untuk menyehatkan Bank Banten, karena pada saat itu dana yang dibutuhkan sekitar Rp2,9 triliun.

“Akhirnya OJK merekomendasikan agar Pemprov mencari skema kerjasama dengan pihak lain. Namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena setelah Pemprov mencoba melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti Bank BRI dan Bank Mega, semuanya mundur,” jelasnya.

WH melanjutkan, masalah Bank Banten itu puncaknya ketika dirinya melaporkan ke presiden untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak, agar apa yang menjadi kebijakannya terlindungi dari jeratan hukum. “Karena kondisi yang dialami oleh Bank Banten ini sangat mendasar, yakni krisis likuiditas,” ujarnya.

Sementara itu terkait dengan Raperda RZWP3K, WH mengaku dirinya belum mengetahui secara jelas terkait permasalahan ini. Akan tetapi Pemprov Banten dalam menyusun Raperda ini mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) KKP nomor 23 tahun 2016 tentang RZWP3K.

“Seluruh tahapan-tahapan pelaksanaannya sudah kita lakukan, sekarang tinggal tindak lanjut dari Pansus-nya yang masih kami tunggu,” katanya. (Luthfi/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.