Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Beda Solusi Atasi Pengangguran

  • Whatsapp
Gubernur Banten
Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Wakilnya Andika Hazrumy.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengakui angka pengangguran di Banten masih tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Hal itu salah satu faktornya adalah banyaknya para pekerja yang berasal dari luar masuk ke daerah Banten. Ditambah lulusan SMA/SMK di Banten belum bisa mengikuti kebutuhan pasar, sehingga banyak industri yang menolak.

Untuk mengatasi peningkatan angka pengangguran itu, WH menginginkan seluruh industri yang ada di daerah Banten untuk lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari Banten.  “Kami akan meminta legislatif untuk membuatkan regulasinya. Jangan sampai Banten diserbu tenaga asing dan luar daerah,” katanya usai rapat Paripurna DPRD Banten, Selasa (15/10/2019).

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mempunyai gagasan lain dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Banten. Menurut Andika, langkah yang dilakukannya yakni membuka jalinan kerjasama antar SMK dengan sejumlah industri yang ada di Banten, seperti penempatan balai latihan kerja industri, sekolah SMK yang berorientasi pada pokasi dan pembentukan skill development center.

“Provinsi sedang memaksimalkan fungsi pelayan pendidikan menjadi salah satu jalan keluar untuk penguatan kepada masyarakat Banten agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja,” katanya.

BACA JUGA:

. Job Fair 2019 Dibuka, Angka Pengangguran di Banten Tertinggi Nasional

. Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Tangerang Capai 156 ribu Orang

. Gubernur Bakal Wajibkan Industri Pekerjakan Warga Lokal

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Banten, Muhammad Nizar mengatakan, SMK yang sudah berbasis vokasi di Banten masih sangat sedikit, bahkan masih kehitung jari. Sementara itu, kata dia, Pemprov Banten begitu berambisi ingin terus menambah jumlah sekolah SMK.

“Pada dasarnya kami sangat mendukung apa yang menjadi program Pemprov itu. Namun Pemprov juga harus berkaca terhadap apa yang sudah terjadi di lapangan. Jika lulusan SMK yang ada tidak tertampung dalam dunia kerja industri, maka solusinya bukan menambah jumlah SMK,” ungkap politisi Gerindra itu.

Yang harus menjadi perhatian Pemprov, lanjut Nizar, mempersiapkan lulusan SMK yang siap kerja lewat pendidikan vokasi. Hingga saat ini, berdasarkan hasil Rakor bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemprov Banten belum mampu mempersiapkan SMK yang berbasis vokasi.

“Keinginan dari Pemprov itu ada, cuma ketika kami tanyakan bagaimana konsep dan sistem kerjasama dengan industri, Pemprov belum bisa mempersiapkannya dengan matang,” tutupnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.