Gubernur Banten Instruksikan OPD Percepat Pelaksanaan APBD 2021

  • Whatsapp
APBD Banten, wahidin halim, gubernur banten, OPD, pembangunan,
Gubernur Banten Wahidin Halim menggelar rapat evaluasi dengan sejumlah OPD terkait APBD 2021.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menginstruksikan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Banten untuk melakukan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dengan melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

“Instrumen administrasi harus diselesaikan. Harus dibuat kalender pekerjaan. Apa yang menghambat pada proses lelang dan pekerjaan,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Provinsi Banten di Rumah Dinas Gubernur Banten Kota Serang, Senin (1/2/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Wahidin perlu dilakukan evaluasi secara komprehansif oleh OPD untuk mengidentifikasi masalah, tingkat risiko, serta tingkat kesulitan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Provinsi Banten.

“Perencanaan harus terus jalan dengan segala kondisi dan hambatannya,” tegasnya.

BACA JUGA: Kasus COVID-19 Bergeser ke Klaster Keluarga, Dinkes Banten Dorong Peran Satgas Hingga RT/RW

Gubernur juga menginstruksikan agar setiap OPD menjaga kualitas pekerjaan dan tertib administrasi. Ia meminta Oktober pekerjaan harus selesai. Sebab jika tidak selesai pada Oktober atau November, akan menghambat pengajuan proses pembayarannya.

“Sekarang kita harus berlomba dan mengejar waktu,” kata Wahidin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar melaporkan, selama ini setiap hari dilakukan review terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Provinsi Banten bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah dan tidak ada hambatan administratif.

“Saat ini sedang dilaksanakan review dari BPKP dan Inspektorat Provinsi Banten terkait HPS (harga perkiraan sendiri),” kata Al Muktabar.

Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Provinsi Banten yang dilakukan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki pagu anggaran Rp4,95 triliun, Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran Rp1,87 triliun;

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pagu anggaran Rp2,42 triliun, Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp48,1 miliar serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan pagu anggaran Rp1,145 triliun.(ANT/DIFA)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.