Gubernur Banten Disarankan Tidak Revisi RPJMD Sebelum ke Kemendagri

  • Whatsapp
DPRD Banten
DPRD Banten

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengajukan surat terkait rencana perubahan RPJMD kepada DPRD Banten. Namun DPRD tidak bisa menindaklanjuti permintaan tersebut, karena adanya pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam Permendagri tersebut hakikatnya RPJMD bisa dilakukan perubahan jika melihat kondisi Pandemi Covid-19 saat  ini. Akan tetapi, dalam pasal 342 itu juga menyebutkan RPJMD tidak bisa dilakukan perubahan manakala sisa masa berlakunya kurang dari tiga tahun.

Bacaan Lainnya

“Kepemimpinan Wahidin Halim (WH) sudah tiga tahun berjalan, artinya hanya menyisakan kurang dari dua tahun lagi. Artinya, jika mengacu pada pasal tersebut, mestinya RPJMD tidak bisa dilakukan perubahan,” kata Ketua DPRD Banten, Andra Soni, Jumat (12/6/2020).

Namun, Andra melanjutkan, karena ada permasalahan itu, sebagai ketua DPRD kemudian memberikan jawaban atas surat permintaan perubahan RPJMD tersebut, agar gubernur terlebih dahulu melakukan konsultasi ke Kemendagri.

“Jadi DPRD bukan menolak perubahan RPJMD, tetapi memberikan masukan kepada gubernur untuk melakukan konsultasi ke Kemendagri,” ujarnya.

Politisi Gerindra itu melanjutkan, hal yang dilakukannya merupakan amanah sebagaimana ketentuan peraturan di atas agar terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Kemendagri sebelum melakukan penyesuaian target dan ketercapaian indikator makro dan program pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengaku Gubernur Banten tidak perlu melakukan revisi terhadap RPJMD-nya dengan alasan adanya Pandemi Covid-19. Politisi Golkar itu mengatakan, tidak mempermasalahkan jika gubernur akan melakukan revisi terhadap RPJMD, cuma pihaknya ingin mengetahui penyebab target tahun ini tidak tercapai karena Covid-19.

“Bukan cuma Banten yang ngalamin, semua daerah juga hampir sama. Ngapain harus mengubah standar ukurannya,” ujarnya.

Fitron menyarankan agar gubernur tetap menjalankan target pembangunan sesuai dengan standar RPJMD yang lama. Jangan kemudian menimbulkan asumsi gubernur ingin terlihat berhasil dalam menjalankan program kerjanya.

“Selaku ketua Pansus LKPJ 2019 lalu, saya menganalisa masih banyak target pembangunan yang tidak tercapai dan kemungkinan tidak akan tercapai seperti USB, RKB, berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP serta pembangunan perpustakaan. Program-program itu sampai sekarang belum ada target capaian yang jelas, dukungan anggarannya pun tidak selalu dilakukan,” katanya.

Nanti, tambahnya, kalau ukuran target RPJMD-nya direvisi, target-target yang sudah tidak tercapai pada tahun 2017, 2018, 2019 itu diakhir jabatan nanti menjadi tercapai. “Jangan sampai target pembangunan ini kemudian dijadikan alat politik juga. Gubernur lebih baik bekerja yang baik, ikhlas, fokus kepada target-target RPJMD yang sudah menjadi janji politik,” tutupnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.