Gubernur Banten Dinilai Abaikan Himbauan Mendagri

  • Whatsapp
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Mukhtabar

REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dinilai mengabaikan himbauan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait himbauan untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar negeri sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dengan biaya dibebankan kepada APBD.

Himbauan larangan tersebut tertuang dalam surat edaran Kemendagri No. 099/6454/SJ. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2019, sebelum ada pemberangkatan jamaah haji. Tiga hari setelah surat edaran Kemendagri tersebut dilayangkan, Gubernur Banten, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) mengeluarkan surat tugas No.800/2024-Kesra/19.

Bacaan Lainnya

Surat itu menjelaskan berdasarkan hasil keputusan Gubernur No. 456.05/Kep.152-huk/2019 yang memberikan tugas kepada 14 orang petugas haji daerah Provinsi Banten 2019.

“Ini sudah jelas melanggar aturan. Kalau sudah ada surat edaran dari Kemendagri, seharusnya Pemprov Banten segera mengganti para petugas yang direkomendasikan,” kata Zaid Elhabib, Ketua Komisi 1 DPRD Banten, Kamis (15/8/2019).

BACA JUGA:

. Dewan Tunda Pembahasan RAPBD Banten 2020

. Fraksi-Fraksi DPRD Banten Pertanyakan Penurunan Pendapatan Daerah

. Gerindra dan PDIP Diminta Sodorkan Nama Pimpinan Sementara DPRD Banten

Jika tidak diganti, menurutnya, sesuai dengan surat edaran, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan harus menggunakan dana pribadi, tidak boleh menggunakan APBD. “Ini harus ditindak tegas,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Almukhtabar tidak bisa berkomentar banyak. Kepada wartawan ia berjanji akan mempelajari permasalahan ini. “Nanti yah, saya pelajari dulu,” ujarnya singkat. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.