Gubernur Banten Absen Lagi di Sidang Gugatan Pemindahan RKUD

  • Whatsapp
sidang gubernur banten
Ilustrasi - Sidang gugatan pemindahan RKUD Provinsi Banten di PN Serang. tidak dihadiri GUbernur Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) selaku tergugat II dalam persidangan pemindahan RKUD Pemprov Banten absen dalam agenda tahapan mediasi. Gubernur absen karena harus menghadiri agenda teleconference dengan Presiden Jokowi berkaitan dengan koordinasi dan sosialisasi kebijakan pembentukan Satgas Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi.

Pada mediasi sebelumnya, seluruh principal diamanatkan oleh hakim mediator agar para pihak untuk hadir langsung atau tidak diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Tetapi mediasi hari ini hanya pihak penggugat dan turut tergugat II yaitu PT BGD yang hadir Komisaris, Rashid Chaniago.

Bacaan Lainnya

“Tergugat I Bank Banten, diwakili kuasa hukumnya dari Asep Busro Patner (ABP) Law Firm. Sementara tergugat II Gubernur Banten juga sama. Serta dari unsur biro hukum Pemprov Banten. Tergugat III dihadiri perwakilan dari Sekretariat DPRD,” kata Kuasa Hukum Penggugat Wahyudi, Kamis (23/7/2020).

Selain itu, lanjut Wahyudi, untuk turut tergugat I Bank Indonesia Perwakilan Banten dihadiri juga oleh perwakilan, dan tergugat III BPKAD Provinsi Banten diwakili kuasanya dari Jaksa pengacara Negara.

“Materi mediasi dari kami dari pihak penggugat untuk menyampaikan beberapa point terkait keinginan kami dalam hal mediasi ini. Point tersebut akan kami tuangkan dalam bentuk resume sehingga nanti resume tersebut diberikan kepada para pihak, baik para tergugat ataupun para turut tergugat,” ujarnya.

Lalu kemudian, tambahnya, akan diputuskan secara bersama, apakah point-point yang diinginkan disepakati atau tidak. Bila disepakati maka akan terjadi perdamaian, jika tidak sepakat maka persidangan akan dilanjutkan kepada pokok perkara.

“Sebelum para pihak membuat resume, tadi secara keseluruhan para pihak diminta menyampaikan secara garis besar point-point sebagai bahan gambaran. Kami sebagai penggugat akan menyiapkan resume yang berisi point-point yang kami inginkan tentunya,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Gubernur Banten, Asep Busro mengatakan, ketidakhadiran para prinsipal tidak menjadi masalah karena sepanjang terdapat hal penting dan tugas negara maka ketidakhadiran tersebut diperbolehkan menurut Perma No.1 Tahun 2016, dan proses mediasi tetap dapat berlanjut dengan diwakili para kuasa hukumnya.

“Proses mediasi berjalan dengan baik dan tidak membahas berkaitan pokok perkara gugatan. Pelaksanaan mediasi ditunda oleh hakim mediator sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 untuk memberikan kesempatan Pihak Penggugat menyampaikan resume yang berisikan saran dan usulan perdamaian secara tertulis,” jelasnya.

Menyikapi proses mediasi tersebut,  Tim Pengacara Gubernur Banten dan Direksi Bank Banten pada prinsipnya menyambut baik dan mengapresiasi proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator PN Serang, serta  terbuka untuk menerima berbagai saran konstruktif  dan usulan perdamaian yang hendak disampaikan oleh pihak Penggugat secara tertulis dalam proses mediasi di PN Serang tersebut.

“Secara teknis kami akan menanggapinya setelah secara resmi menerima resume dan usulan perdamaian tertulis yang akan diserahkan pihak penggugat pada pelaksanaan mediasi mendatang,” katanya. Sidang mediasi akan dilanjutkan pada tanggal 06 Agustus 2020 pukul 10.00. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.