Gubernur Bakal Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi Bank Banten

  • Whatsapp
direksi bank banten
Ilustrasi - Nasabah Bank Banten antre di ATM untuk menarik dananya.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku masih menunggu waktu yang tepat untuk memindahkan kembali Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten dari Bank BJB ke Bank Banten.

Padahal dewan berharap WH bisa segera memindahkan RKUD-nya, karena dengan disahkannya Perda Provinsi Banten nomor 5 tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas (PT) Banten Global Development untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten, secara otomatis status Bank Banten sudah keluiar dari Bank dalam Pengawasan Khusus (BDPK).

Bacaan Lainnya

“Pemindahan RKUD akan dilakukan kalau bank ini sudah benar-benar dinyatakan sehat, tidak sekarang-sekarang karena semuanya masih berproses. Kami lihat perkembangannya, jika tahun ini sudah aman,” kata WH seusai rapat paripurna pengesahan Raperda perubahan penambahan peneyrtaan modal, Selasa (21/7/2020).

WH menambahkan, aman tidaknya kondisi Bank Banten ini tergantung dari manajemen di Bank Banten itu sendiri. “Ini kan entitas sendiri, bukan kewenangannya gubernur untuk menyehatkan, ini badan tersendiri. Perbankan itu intentitas sendiri, sementara gubernur mengurusi pemerintahan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Kinerja Jajaran Direksi Bank Banten Dipertanyakan

Selaku Pemilik Saham Pengendali Terakhir (PSPT), tambah WH, Pemprov Banten masih melakukan konsultasi dengan OJK, apakah dengan penambahan penyertaan modal yang dilakukan ini Bank Banten bisa dikatakan sehat. “Karena yang mengatakan sehat atau tidak itu adalah OJK,” tuturnya.

WH mengaku Pemprov hanya pemegang saham, sedangkan manajemen pengelolaan perseroannya ada di jajaran komisaris dan Direksi Bank Banten. Nanti, kata dia, ada restrukturisasi di internal Bank Banten. Namun masih menunggu rekomendasi dari OJK.

“Namun yang jelas, ketika ada proses penyehatan, maka pasti ada restrukturisasi atau perombakan manajemen di internal Bank Banten. Itu menjadi penting. Ada empat hal yang menjadi fokus kami setelah bank ini dinyatakan sehat. Bisa saja ada penambahan beberapa atau beberapa yang diganti. Itu konsepnya ada di OJK,” ujarnya.

Disinggung terkait asset kredit dan gaji ASN Pemprov Banten yang dijual ke Bank BJB, WH mengaku akan mengembalikan itu semua. Akan tetapi semuanya harus melalui proses, tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

“Kan baru 300-an. Akan kami kembalikan, disesuaikan dengan kredit ASN,” katanya.

Ketua Pansus Bank Banten DPRD Provinsi Banten, Gembong R Sumedi mengatakan, pihaknya berharap setelah menjadi Perda, kondisi Bank ini sudah bisa dikatakan sehat, bahkan kecukupan modalnya sudah masuk dalam kategori Bank BUKU II, dengan modal dasar di atas Rp2 triliun.

“Saya harap gubernur segera memindahkan RKUD-nya kembali ke Bank Banten,” ujarnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.