GPD Minta Pemkab Lebak Transparan Soal Dana Penanganan dan Bansos Covid-19

  • Whatsapp
bantuan langsung tunai
Ilustrasi - Bantuan langsung tjnai bagi warga terdampak cobid-19 salah satunya bersumber dari dana desa.

LEBAK, REDAKSI24.COM—Sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang tergabung dalam Gerakan Peduli Desa (GPD) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk transparan dalam pengelolaan dana penanganan dan Bantuan Sosial (Baksos) Covid-19 di Lebak. Hal tersebut diminta GPD mengingat Pemkab Lebak telah menggelontorkan dana yang cukup fantastis yakni sebesar Rp160,35 miliar untuk penanganan Covid-19 di wilayahnya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak Aceng Hakiki mengatakan, transparansi harus dilakukan guna memastikan penggunaan dana yang diperuntukkan untuk penanganan percepatan, dan Baksos (bakti sosial) untuk para warga terdampak Covid-19 tersebut tepat sasaran.

Bacaan Lainnya

“Kami minta Pemkab transparan dalam pengelolaan dana yang bersumber pada APBN, APBD, Bankeu dan sumber anggaran lainnya. Masyarakat harus mengetahui dana yang besar tersebut akan digunakan untuk apa saja,” kata Aceng Hakiki kepada Redaksi24.com, Jum’at (1/5/2020).

BACA JUGA :

Buruh di PHK Tanpa Pesangon, Disnakertans Lebak Akan Panggil PT CBP

Empat Perampok Jarah Harta, Sekap dan Lukai Pasutri Muda di Cigemblong

Disnakertrans Lebak Ajukan Ribuan Karyawan Yang di Rumahkan Masuk Program Kartu Prakerja

Aceng menuturkan, pengelolaan dana tersebut khususnya pada program Baksos sangatlah rentan untuk di korupsi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, guna memastikan program tersebut tepat sasaran, HMI Cabang Lebak akan siap untuk mengawal pengelolaan, serta setiap tahapan pendistribusian bantuan tersebut.

“Kader HMI Lebak akan turut andil dalam mengawal dana bantuan tersebut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena bagaimanapun amanah ini harus tepat sasaran,” tuturnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh, Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Cipanas (GPMC) Heri Mufti. Ia menegaskan, pihaknya mengutuk keras jika terdapat oknum yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri.

“Tidak ada kata toleransi kepada oknum yang memotong dana tersebut dan kita tidak akan segan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib,” tegasnya.

Dirinya berharap kepada semua elemen masyarakat untuk ikut memantau penggunaan dana, dan penyaluran baksos yang diperuntukkan untuk warga terdampak Covid-19 tersebut.

“Kemudian kami juga minta kepada aperatur Pemerintah, Kepolisian dan Kejaksaaan, serta KPK untuk bisa bekerjasama dalam pengawasan dana covid-19,” katanya.

Untuk diketahui GPD sendiri terdiri dari beberapa organisasi lintas kemahasiswaan dan kepemudaan diantaranya yakni HMI Cabang Lebak, Posko Perjuangan Rakyat DPD Provinsi Banten, Warung Tongkie, FAM Tanggerang, SMGI, dan Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Lebak. (Yusuf/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.