Golkar Tarik Dukungan Revisi UU Pemilu, Dan Setuju Pilkada Pada 2024

Revisi UU Pemilu,Golkar,Azis Syamsuddin,Tarik Dukungan
Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam Partai Golkar, Juga Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.(Antara)

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyebutkan Fraksi Partai Golkar akan menarik diri atau menghentikan pembahasan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan mendukung pelaksanaan pilkada serentak secara nasional dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Usai melakukan konsolidasi dan menyerap aspirasi, Golkar lebih mengutamakan untuk menarik dan mengikuti amanah UU mengenai pilkada secara serentak dilaksanakan di tahun 2024. Itu untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang saat ini sedang melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi,” kata Azis di Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Bacaan Lainnya

Azis menilai saat ini lebih baik bangsa Indonesia mengutamakan masalah penyelesaian penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Langkah itu menurut dia lebih baik dari pada harus “menguras keringat” membahas draf RUU Pemilu yang tentunya putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap, final dan mengikat.

“Putusan MK sejak diucapkan memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh serta sifat final. Dalam Putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau ‘final and binding’,” ujarnya.

Penarikan RUU Pemilu Dari Prolegnas Kewenangan Baleg

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin juga mengatakan kewenangan proses penarikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dalam mekanisme pengambilan keputusan berada di Badan Legislasi dan menunggu hasil kesepakatan sembilan fraksi di Baleg.

“Tentunya kewenangan proses penarikan pembahasan draf RUU Pemilu dalam mekanisme pengambilan keputusan berada di Badan Legislasi dan menunggu hasil kesepakatan sembilan fraksi di Baleg,” kata Azis.

Dia mengatakan, draf RUU Pemilu yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 merupakan hasil kesepakatan sembilan fraksi di Baleg DPR RI yang disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk dibawa dan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Menurut dia, Baleg harus memutuskan penarikan pembahasan dan mengirimkan kembali surat kepada Pimpinan DPR untuk dibawa kembali ke rapat Bamus.

“Pada prinsipnya pimpinan DPR hanya menunggu surat resmi dari setiap fraksi di Badan Legislasi DPR,” katanya.

Azis menjelaskan, jika semua fraksi di Baleg menyepakati untuk menarik RUU Pemilu, maka Pimpinan DPR akan mendrop dalam daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2021.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Pimpinan DPR hanya menunggu surat dari setiap Fraksi yang ada di Baleg DPR RI untuk menyatakan sikap mendrop pembahasan RUU pemilu.

“Kami menunggu surat resmi fraksi, melihat dari situasi pandemi dan urutan pembahasan UU Nomor 7 Tahun 2017, pelaksanaan pemilu secara serentak pun belum pernah dilaksanakan untuk kita laksanakan di tahun 2024,” ujarnya. (Imam Budilaksono/Ant/ejp)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.