Golkar Layangkan Teguran Keras Kepada Wasmad Karena Gelar Konser Dangdut Saat Pandemi

  • Whatsapp
Ketua Golkar Jateng Panggah melayangkan teguran kepada Wasmad karena mengabaikan prokes

SEMARANG, REDAKSI24.COM–Ketua DPD Partai Golkar Jateng (Jawa Tengah), Panggah Susanto, melayangkan teguran keras kepada kadernya, Wasmad Edi Susilo, yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Tegal lantaran mengabaikan prokes (protokol kesehatan) dengan menggelar konser dangdut saat hajatan, Rabu (23/09) lalu.

“Teguran keras untuk wakil ketua DPRD Kota Tegal itu karena yang bersangkutan dinilai mengabaikan prokes dalam rangka pencegahan wabah Covid-19″ ujar Panggah, saat dihubungi melalui telepon di Semarang, Sabtu.

Bacaan Lainnya

Kata Panggah, kegiatan konser yang diselenggarakan kadernya itu telah menimbulkan kerumunan massa, juga banyak penonton tidak memakai masker sehingga kondisi tersebut  bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan pandemi.

Terlebih, menurut dia, pemerintah telah berkomitmen untuk menegakkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Tegal Mengaku Khilaf Gelar Konser Dangdut Saat Pandemi

Ditegaskan, teguran keras kepada Wasmad tersebut  menjadi peringatan bagi semua kader Partai Golkar agar tetap mematuhi prokes selama pandemi.

“Pastinya begitu,  semua kader Golkar harus taat pada protokol kesehatan,”pungkas Panggah.

Wasmad Edi Susilo merupakan kader sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Tegal terpilih sebagai anggota legislatif kota setempat periode 2019-2024 dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tegal.

Sebelumnya, Karopenmas  Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menyebut  ada dugaan pidana dalam acara konser dangdut yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo, di lapangan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu lalu.

“Pada kasus ini tentunya terlapor diduga telah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 Ayat 1 KUHP,” ujar Awi dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.(Wisnu/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.