GMNI Sayangkan Dialog Penyerahan Aset Pemkab ke Kota Tangerang Tidak Dihadiri Instansi Terkait

  • Whatsapp
Ilustrasi penyerahan aset daerah- istimewa

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Tangerang menggelar dialog publik dengan tema Penyisiran Aset Daerah Setelah Pemekaran Kota Tangerang yang dilakukan di Aula DPD KNPI Kota Tangerang, Kamis, (27/02/2020).

Dialog Publik tersebut untuk membahas mengenai aset daerah yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. “Sudah 27 tahun aset daerah ini baru diserahkan dan sekarang pun diserahkannya tidak dalam kondisi yang baik,” ujar Ketua Cabang GMNI Tangerang, Dede Herdian.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, dari 56 aset yang diserahkan Pemkab Tangerang, hanya berkisar 26 aset yang lulus sertifikasi legalitasnya berdasarkan hasil antara DPKAD Kota Tangerang dan DPKAD Kabupaten Tangerang.

Namun sayangnya, kata Dede, dalam dialog publik tersebuf pihak DPKAD Kota dan DPKAD Kabupaten Tangerang serta DPRD Kabupaten Tangerang tidak hadir. “Hari ini yang hadir hanya DPRD kota Tangerang, padahal yang kami ingin bahas pada acara ini adalah seluruh stakeholder bagaimana 56 aset tersebut untuk bisa dimanfaatkan Kota Tangerang sebaik baiknya dan kenapa ada beberapa aset yang belum diserahkan,” ungkapnya.

Ia melanjutnya, kalau memang ini terhambat oleh Undang- Undang nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya tingkat II Kota Tangerang, ada pasal yang berbunyi bila dianggap perlu maka aset kabupaten kota dapat diserahkan.

“Jika ini yang memberatkan, kami mendorong pemerintah Kota Tangerang melakukan Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah redaksi tersebut agar seluruh aset kabupaten Tangerang diserahkan kepada Kota Tangerang demi semangat pembangunan Kota Tangerang,”jelasnya.

Selain itu juga, kata dia, ada beberapa aset berupa bangunan yang sudah diberikan ke Kota Tangerang yang fisiknya memang sudah tidak layak

“Salah satunya adalah yang dibelakang kampus UMT ini ada wisma dokter hewan yang kemarin kita cek bagian depan terlihat cukup rapih, tapi kalau kita lihat kedalam atapnya sudah sangat rusak dan berantakan,” paparnya.

Dirinya pun berharap output ke depan dalam kegiatan diskusi itu, Kabupaten dan Kota harus serius dalam pembangunan, khususnya di Kota Tangerang. karena hasil dari opname 26 aset ini disebabkan oleh minimnya di inventarisir dari kabupaten Tangerang.

“Memang terdata di DPKAD tapi sertifikasinya tidak ada, bahkan temuan temuan kami di lapangan aset aset ini ada yang ditempati oleh salah satu keluarga. Contohnya di depan UPT Pendidikan ada dua kepala keluarga yang menempati dan mereka tidak memiliki legalitas, “jelasnya.

Jadi ke depan Pemerintah Kota Tangerang harus serius menginventarisir aset yang ada di Kota Tangerang ditambah 56 aset yang diberikan. Adapun tindak lanjut dari kegiatan tersebut, untuk mematangkan kajian kajian, dan melayangkan surat ke DPRD Kota Tangerang untuk melakukan hearing secara terbuka bersama instansi terkait yang menangani soal aset di Kota Tangerang.

BACA JUGA:

Akhirnya Serah Terima Aset Antara Pemkab dan Pemkot Tangerang Dilakukan

Sementara itu, Ketua Komisariat Hukum GMNI UNIS, Sheary Yasubi Putra Waruwu sangat menyayangkan ketidak hadiran daripada beberapa pihak terkait tentang pembahasan aset daerah ini.

“Karena pada dasarnya kami melakukan kegiatan ini untuk memperjelas semua pertanyaan dari elemen mahasiswa tentang penyisiran aset daerah. Tapi hari ini ternyata dari pihak terkait seperti DPKAD tidak bisa menghadiri,” ujarnya.

Untuk kedepannya dirinya pun mengharapkan ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Kota Tangerang, pihak terkait ketika diundang harus datang untuk menjelaskan semua apa yang terjadi. “Kami mengharapkan bisa meluangkan waktu karena memang ini adalah tanggung jawab mereka untuk menjelaskan kepada kita dan publik,” pungkasnya. (Agus/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.