Gerindra Sepakat Penundaan Tahapan Empat Pilkada di Banten

  • Whatsapp
Penundaan Pilkada 2020
Sekretaris DPD Partai Gerindra Banten, Andra Soni.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Banten, Andra Soni mengaku setuju dengan kebijakan pusat yang menunda empat tahapan Pilkada Serentak 2020. Hal itu dilakukan dalam rangka mencegah mewabahnya virus corona di Indonesia.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan tiga pilihan penundaan Pilkada serentak 2020 akibat tertundanya tahapan karena wabah COVID-19 kepada pemerintah.

Bacaan Lainnya

Pertama, hari pemilihan Pilkada ditunda menjadi 9 Desember 2020 jika harus menunda tahapan selama 3 bulan. Berarti tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu 29 Mei 2020.

Opsi kedua, Pilkada ditunda selama 6 bulan atau hari pemilihannya akan digelar pada 17 Maret 2021 atau pilihan ketiga penundaan 12 bulan dan hari pemilihannya akan berlangsung pada 29 September 2021.

“Saya sepakat. Karena saat ini yang harus diprioritaskan itu masyarakat. Bagaimana pemerintah melindungi rakyatnya,” kata Andra saat ditemui di DPRD Banten, Puspemprov Banten, Kota Serang, Selasa sore (31/3/2020).

BACA JUGA:

. Akibat Wabah Covid-19, Pilkada Serentak 2020 Diundur ke Tahun 2021

. Menko Polhukam Siap Bahas Perppu Penundaan Pilkada Serentak 2020

. Virus Corona Diprediksi Bisa Mengganggu Tahapan Pilkada

Pria yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Banten itu juga menilai pengambilan keputusan penundaan sejumlah tahapan Pilkada juga membuat sejumlah pihak tidak suka. Namun, hal itu harus dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak.

“Yah keputusan ini nggak semua happy (senang). Tapi secara prinsip sepakat, harus prioritaskan yang penting dulu. Apalagi Tanggap Darurat Covid-19 sampai 29 Mei tentunya ada tahapan yang mundur. Kalau sesuai tahapan Juni sudah mulai pendaftaran, dan kalau dimundurkan tiga bulan ketemu di September,” katanya.

Meski begitu, ia mengaku, Gerindra tetap menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.  Pemerintah pusat juga menggelar rapat melalui tele konferensi dan sebagian ada juga yang tatap muka.

“Yang paling penting menyelamatkan nyawa warga. Itu prioriotas utamanya. Untuk yang lain itu jadi prioritas nomor sekian. Karena sekarang ini yang harus dipikirkan itu rakyat,” tandasnya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.