Gerindra dan PSI Sebut Ada Kejanggalan di R-APBD Kota Tangsel 2020

oleh -
Rapat Paripurna HUT Tangsel
Rapat Paripurna HUT Tangsel.

TANGERANG SELATAN,REDAKSI24.COM—Fraksi Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyebut ada anggaran janggal di postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Tangsel Tahun Anggaran 2020.

Seperti yang diungkapkan Ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Tangsel, Ahmad Syauqi. Menurut Syauqi, Fraksi Gerindra menilai ada anggaran janggal senilai Rp21,1 miliar pada postur R-APBD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2020.

“Ada penambahan modal Rp21,1 miliar untuk PT PITS melalui penyertaan modal, memang sebelumnya mereka mempunyai Perda, cuma apakah 2020 mereka ada perubahan bisnis plan atau dimasukan dalam RPJP,” kata Syauqi.

BACA JUGA:

Agar Transparan, Fraksi PSI DPRD Tangsel Minta Wali Kota Buka Data R-APBD 2020

Menurut Syauqi, penambahan penyertaan modal bagi PT PITS tersebut terkesan dipaksakan. Karena menurut Syauqi, Perda payung hukum penambahan modalnya belum selesai dibentuk. Selain itu selama ini PT PITS belum bisa memberikan keuntungan.

“Ini (Perda) masih tahap Pansus, (artinya) yang sedang berjalan tidak boleh dianggarkan,” kata Syauqi.

“Dari 2014 terbentuk Sampai 2019 belum pernah profitnya masuk postur PAD,” lanjut Syauqi.

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD Tangsel meminta proses APBD 2020 ditunda lantaran rencana kerja dan anggaran (RKA) yang diajukan eksekutif kepada legislatif dinilai mepet. Selain itu Fraksi PSI menilai ada beberapa mata anggaran yang janggal yang nilainya lumayan fantastis di beberapa OPD.

“Contohnya pembelian sewa bandwith internet total Rp21 miliar, yang disebutkan untuk seluruh OPD di Tangsel,” kata Ketua Fraksi PSI Kota Tangsel Ferdiansyah.

Ferdiansyah mengatakan, usulan anggaran Rp.21 miliar itu mesti dijelaskan secara lebih detail dan transparan, agar penggunaan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat bisa benar-benar terkontrol.

“Sebagaimana fungsi legislasi, kami minta transparansi dari usulan anggaran yang disampaikan OPD. Maka kami minta ditunda atau pembahasannya diperpanjang, kemudian fraksi psi Tangsel meminta pengesahan paripurna diundur. Prinsipnya adalah bahwa penganggaran setiap rupiah uang rakyat harus dibahas tuntas,” ucap Ferdiansyah.

Akibat temuan dari kedua fraksi tersebut, rapat Paripurna pengesahan R-APBD Tangsel yang digelar Senin, (25/11/2019) malam ditunda. (Aan/Hendra)