Gelar Rapat Pendapat dengan Para Korban, Komisi II DPR RI Janji Tuntaskan Kasus Mafia Tanah

oleh -
Komisi II DPR RI, Mafia anah, BPN, Kabupaten Tangerang, Panja Mafia Tanah,
Heri Hermawan korban mafia tanah di Kabupaten angeang (berpeci) memberikan berkas laporan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.

JAKARTA,REDAKSI24.COM–Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi dengan sejumlah masyarakat terkait permasalahan tanah termasuk kasus mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Dalam rapat yang digelar  di Ruang rapat Komisi II DPR RI,Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (5/4/2021) tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang berjanji akan membantu menangani kasus mafia tanah tersebut dengan akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait termasuk pejabat ATR/BPN.

Tak hanya itu menurut Junimart, Komisi II DPR RI juga membentuk Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah. Panja Mafia Tanah ini dibentuk agar mampu menyelesaikan permasalahan tanah yang tejadi di berbagai wilayah ini dengan tuntas.

“Kami akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait permasalahan tanah ini. jika mereka yang dipanggil tidak hadir, dengan kewenangan yang tercantum dalam MD3 kami akan melakukan pemanggilan paksa,”’ tegas pria yang berlatar belakang sebagai advokat ini.

Junimart mengaku,Komisi II DPR RI  telah mendapatkan  banyak laporan pengaduan masyarakat tekait sengketa tanah. Bahkan mereka juga menyampaikan  keluhan terhadap instansi terkait, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

“Sudah ada lebih kurang lima tumpukan ya pengaduan masyarakat ke Komisi II. Isi aduannya tentang bagaimana mereka sulit sekali berhubungan dengan BPN itu,” kata Junimart.

Menurut Junimart dirnnya meyakini mafia tanah terjadi karena ada oknum di Kementerian ATR/BPN terlibat.

“Mafia tanah bisa eksis karena adanya keterlibatan orang dalam juga termasuk bisa dari oknum BPN,” katanya.

BACA JUGA: Kepala BPN Akui Banyak Mafia Tanah Beraksi di Banten

Sementara itu salah seorang korban mafia tanah dari Kabupaten Tangerang Heri Hermawan berharap sebagai wakil rakyat,  anggota DPR RI khususnya yang duduk di Komisi II DPR bisa membantu masyarakat termasuk dirinya yang tengah berjuang menuntut hak atas tanahnya yang telah dirampas oleh mafia tanah. Terlebih di Kabupaten Tangerang saja jumlah korban mafia tanah ini jumlahnya cukup banyak dengan luasan tanah yang dicaplok mencapai ratusan hektar.

“Walau tanah secara fisik masih kami kuasai, namun secara administrasi sudah terbit NIB (Nomor Induk Bidang) bahkan sertifikat atas nama orang lain,” papar penduduk asli  Desa Babakan, Kecamatan Teluknaga ini.

Heri memaparkan jika dirinya juga  sudah mendatangi BPN Kabupaten Tangerang pada 27 Agustus 2020 untuk mempertanyakan kenapa lahan warga yang luasnya mencapai ratusan hektar bisa dikuasai oleh orang lain. Dalam audiensi tersebut menurut Heri Kepala BPN Kabupaten Tangerang saat itu Gembong mengatakan nanti  kita pelajari dan evaluasi. Tak ada yang sulit bagi kami semua dapat diselesaikan namun hasilnya nol.

Begitu pula saat audiensi dengan Bupati Tangerang, menurut Heri saat itu bupati mau membantu memfasilitasi untuk menyelesaikan kasus tanah miliknya, namun langsung ditolaknya karena hanya menawarkan tanah miliknya saja dengan alasan sebagai contoh penuntasan masalah tanah.

Heri juga mengaku dirinya pada 6 Oktober 2020 lalu, telah mengirimkan surat pengaduan kepada  RI 1 (Presiden Republik Indonesia) yang ditembuskan ke KPK, Kemenkopolhukam, Komnas Ham, Kapolri, Menteri ATR/BPN, Mendagri. Namun kebanyakan juga tidak mendapatkan respon 

Menurut Heri KPK sudah merespon hanya minta dilengkapi data-datanya, Komnas Ham sudah merespon dengan mengirimkan surat permintaan klarifikasi ke Kementerian ATR/BPN namun hingga kini belum ada jawaban. 

Kemenpolhukam pun  telah mersepon suratya dengan menerjunkan tim ke lapangan untuk memanggil pihak-pihak tekait dan hasilnya telah diberikan ke Kejati Banten untuk ditindaklanjuti.   

 “Kami berharap Komisi II DPR bisa terus mengawal m sehingga Kejati bisa menelesaikan kasus mafia tanah ini sehingga bisa sesuai dengan hukum yang berlaku,”harapnya.(Hendra)

    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.