Gara-Gara Tidak Punya E-KTP, Warga Miskin di Lebak Tidak Dapat BPNT

oleh -
Asmaniah sebatang kara di gubuk ini.

LEBAK, REDAKSI24.COM- Asmaniah (55), seorang janda yang hidup sebatang kara di gubuk berukuran 3×3 meter di Kampung Pasir Gebang, Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten hidup serba kekurangan

Selain itu Asmaniah yang ditinggal oleh suaminnya untuk pergi selama-lamanya dua tahun yang lalu mengalami stroke, sehingga tidak bisa berusaha, walau hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri.

Untung saja, masih banyak tetangga yang peduli mengirimkan makanan dan minuman sehari-hari. ” Alhamdulillah masih ada tetangga yang baik hati. Kalau tidak darimana saya dapat makan dan minum,” kata Asmaniah.

Kondisi rumah Asmaniapun selain tidak layak huni, juga tidak dilengkapi dengan ruang mandi, cuci dan kakus (MCK). Sehingga bila ingin buang air, harus berjalan tertatih-tatih ke lahan kosong yang ada di sekitar rumahnya.

Ironisnya, meski janda tua tetsebut hidup serba kekurangan sejak belasan tahun lalu, tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah setempat.
Itu terjadi, karena Asmaniah tidak memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP).

Sehingga, meskipun pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Sosial telah menggulirkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ia tidak pernah mendapatkan. “Dulu pernah dapat bantuan sembako dari pihak Desa, tapi sekarang sudah nggak ada lagi,” kata Asmaniah kepada Redaksi24.com, Rabu (6/11/2019).

Kepala Desa Cilangkap Malik yang dikonfirmasi masalah tersebut , membenarkan. Bahkan, kata dia warga miskin yang tidak mendapatkan BPNT di daerah itu bukan hanya Asmaniah, melainkan juga banyak yang lainnya.

BACA JUGA:

Dinsos Banten Monitoring Penyaluran BPNT Lebak Agar Tepat Sasaran

Miris, Keluarga Miskin di Lebak 4 Tahun Tinggal di Tenda Usang

Itu dipicu, lantaran Asmaniah dan beberapa warga miskin lainnya tidak memiliki dokumen kependudukan, sehingga sulit didaftarkan ke dalam BPNT. ” Kita sudah pernah ajak ibu Asmaniah untuk mengurus dokumen kependudukan. Tapi ia selaku menolak. Karenanya kita akan koordinasi dengan pihak kecamatan dan instansi terkait agar dilakukan penjemputan bola untuk merekam E-KTP yang bersangkutan,” ujarnya.

Sehingga, kata dia dalam pendataan
BPNT nanti, Asmaniah dan warga miskin lainnya bisa dimasukkan dalam program BPNT atau anggaran dana desa (DD) yang sudah direncanakan.(Yusuf/Aan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *