Gara-Gara Limbah, Kades Cisereh Tigaraksa Didemo Warganya

oleh -
Gara-Gara Limbah, Kades Cisereh Tigaraksa Didemo Warganya kabupaten tangerang
Perwakilan warga yang juga mantan Katar Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa mengatakan, warga meminta Kades yang menjabat saat ini, agar mengacu kepada surat kesepakatan nomor 001/SKL/XI/2015 dalam pengelolaan limbah industri PT Satyamitra Kemas Lestari (SKL).

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Sebanyak 70 warga mendatangi Kantor Kepala Desa (Kades) Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (29/12/2021). Mereka menuntut jatah pengelolaan limbah sebuah perusahaan di desa itu sesuai yang disepakati antara karang taruna, Kades sebelumnya dan pihak perusahaan.

Hudri (35), perwakilan warga yang juga mantan Katar Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa mengatakan, warga meminta Kades yang menjabat saat ini, agar mengacu kepada surat kesepakatan nomor 001/SKL/XI/2015 dalam pengelolaan limbah industri PT Satyamitra Kemas Lestari (SKL).

Sebab, menurut Hudri, surat kesepakatan itu telah ditandatangani Kades sebelumnya mewakili Pemerintah Desa Cisereh, bersama Katar, warga dan pihak PT SKL. Karena itu warga meminta Kades saat ini tidak mengambil alih sepenuhnya pengelolaan limbah pabrik tersebut.

“Karena warga dan juga Katar masih sanggup mengelola seperti yang sudah dilakukan sebelumnya,” ungkap Hudri di Kantor Kades Cisere.

BACA JUGA: Dituding Korupsi BOP, Mantan Kades Pasanggarahan Ancam Lapor Polisi

Dikatakan Hudri, pengalihan pengelolaan limbah, berupa kardus, pallet dan juga limbah organik itu, dilakukan sepihak Kades terpilih tanpa komunikasi dengan Katar dan juga warga yang menandatangani surat kesepakatan tersebut.

“Sudah jelas dalam surat kesepakatan itu limbah PT SKL dikelola bersama Kades dan warga melelui Katar, karena perusahaan menganggap Kades dan Katar itu bagian pemerintahan desa, sehingga sampai saat ini surat kesepakatan itu masih berlaku dan belum dilakukan perubahan,” jelas Hudri.

Dijelaskannya, sejak menjabat, Kades Cisereh yang baru, Iskandar mengambilalih sepenuhnya pengelolaan limbah PT SKL tanpa komunikasi dengan warga dan Katar. Karena itu, warga melalui Katar akan terus berupaya untuk mendapatkan kembali hak mengelola limbah industri tersebut.

“Sudah jelas dalam surat kesepakatan itu ada poin yang mengatakan setiap Kades yang menjabat, secara otomatis mengelola limbah bersama warga melalui Katar. Tapi Kades ngotot mengambilalih sepenuhnya pengelolaan limbah, kami tidak akan berdiam diri, kami akan protes juga kepada perusahaan,” tandas Hudri.

BACA JUGA: BPD Pasanggrahan Temukan Indikasi Mark Up Anggaran Pilkades

Sementara itu, Kades Cisereh, Muhamad Iskandar menyatakan, mengacu pada surat kesepakatan bersama dengan PT SKL, secara otomatis pengelolaan limbah industri perusahaan tersebut diambilalih Kades yang sedang aktif menjabat.

“Sudah jelas kok dalam isi surat kesepakatan itu, secara otomatis dikelola oleh pemerintah desa yang saat ini aktif, ya diantaranya Kades dan para perangkatnya,” ungkap Iskandar.

Menurut Iskandar, jika warga menuntut ikut mengelola limbah industri tersebut, tidak lain untuk kepentingan pribadi.

“Berhubung belum ada Bumdes (badan usaha milik desa), baru satu bulan ini kami kelola sendiri, bersama perangkat desa. Nanti kalau sudah terbentuk, akan dikelola Bumdes,” kata Iskandar.

Iskandar mengklaim hasil mediasi dengan perwakilan warga yang berunjukrasa sepakat mengembalikan keputusannya kepada Kades.

“Tadi mereka mengatakan, kalau memang seperti itu tergantung kepala desanya, maka saya putuskan, semua limbah industri yang ada di Desa Cisereh akan dikelola Kades sebelum ada Bumdes, cuma ada warga yang tidak puas dengan keputusan tadi,” tegasnya.

BACA JUGA: Kades Pasanggrahan Kabupaten Tangerang Dibilang Maling Teriak Maling

Menurut Iskandar, warga yang berunjukrasa mengaku punya cara untuk mengelola limbah. Namun Kades tidak memberikan peluang bagi warga untuk mengelolanya. Sebab pembagian pengelolaan limbah tidak merata, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik.

“Kalau saya kasih RT 04, nanti RT 02 ngiri, kalau dikasih karang taruna, apa LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) nggak ngiri? Apa BPD (badan permusyawaratan desa) juga nggak ngiri? Sekarang yang penting kami kelola, bilamana nanti salah mengelolanya, silakan protes,” tandasnya.(Burhan/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.