Gandeng UMT, MK Sosialisasi Konstitusi di Lingkungan Kampus

oleh -
Gandeng UMT, MK Sosialisasi Konstitusi di Lingkungan Kampus
Ketua MK Anwar Usman/Ist.

KOTA TANGERANG,REDAKSI24.COM–Mahkamah Konstitusi (MK) meneken MoU (Memorandum of Understanding) dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) terkait sosialisasi konstitusi di lingkungan perguruan tinggi. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut digelar sekaligus dengan kuliah umum dengan tema “Evaluasi terhadap pelaksanaan Pilpres 2019 dan Pilkada serentak 2020 dari perspektif Mahkamah Konstitusi” di Aula Jenderal Sudirman Kampus UMT, Cikokol, Kota Tangerang, Jumat (4/6/2021).

Dalam sambutannya Ketua MK Anwar Usman mengatakan konstitusi perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat termasuk di kalangan mahasiswa. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan seluruh masyarakat bisa melek dan memahami konstitusi secara baik dan benar. 

“Bagaimana pun tadi juga sudah saya sampaikan memang konstitusi itu perlu disosialisasikan, perlu diadakan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia tentu yang paling depan yang harus bekerjasama dengan MK adalah perguruan tinggi termasuk UMT,” ujar pria yang sempat menjalani sebagai seorang guru honorer di awal karirnya ini. 

BACA JUGA: Kemenag Sebut 56 ribu Guru Madrasah Belum Bergelar S1

Menurut Usman, kerjasama dengan UMT ini merupakan langkah awal bagi MK untuk memberikan sosialisasi konstitusi di sejumlah daerah. 

“Ini langkah awal Pak Sekjen, dan Pak Rektor sudah menandatangani MoU untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya salah satunya yaitu sosialisasi konstitusi di beberapa daerah. Termasuk daerah-daerah yang mungkin selama ini jauh dari kota, misalnya di wilayah Banten barat, Insyaallah nanti akan dilaksanakan bersama,” kata Anwar.

BACA JUGA: Juni 2021, PPDB SMP Negeri di Tangsel Dibuka Secara Online

Rektor UMT Ahmad Amarullah menuturkan, pihaknya menyambut baik MoU dengan MK, karena lembaga negara dan perguruan tinggi ini, saling memanfaatkan fungsinya dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk taat terhadap azas konstitusi.

“Saya kira ini juga bagian dari tugas dalam implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, menyangkut aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan nilai-nilai Islam Kemuhammadiyahan. Itu menjadi ruang lingkup kerjasama yang direalisasikan dalam kegiatan nyata antara MK dengan UMT,” tuturnya. Amarullah berharap, kerjasama ini tentunya tidak berhenti saat MoU saja, tetapi akan segera direalisasikan, sehingga para mahasiswa di UMT bisa membangun kesadaran hukum terhadap masyarakat. 

BACA JUGA: Presiden Jokowi: Pandemi Jadi Koreksi Total Sistem Pendidikan Indonesia

“Tentu mahasiswa lainnya juga akan terbuka kemungkinan untuk memanfaatkan kerjasama ini dalam membangun kesadaran hukum, sebab tidak hegemoni orang-orang yang memahami masalah hukum, tetapi masyarakat awam juga harus dibangun pemahaman hukumnya,” pungkasnya. (Hendra)