Gagal Tes Kesehatan Jagoan PDIP Kandas Jadi Calon Bupati

  • Whatsapp
Amnasmen menyebutkan Iriadi tidak lolos tes kesehatan sehingga gagal menjadi calon bupati di pilkada Solok
Ketua KPU Sumatera Barat, Amnasmen, di Padang, Selasa (15/9) menyebutkan, seorang bakal calon bupati, Iriadi Dt Tumanggung, dinyatakan tidak lolos tes kesehatan sehingga tidak memenuhi syarat mengikuti Pilkada Kabupaten Solok.

PADANG, REDAKSI.24.COM- – Ketua KPU Sumbar (Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat) Amnasmen, menyebut salah satu bakal calon bupati di Pilkada Solok, Iriadi Dt Tumanggung,  dinyatakan tidak lolos dalam tes kesehatan sehingga tidak memenuhi syarat mengikuti Pilkada.

Amnasmen menyatakan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tersebut merupakan syarat untuk lolos tidaknya bakal calon ditetapkan menjadi calon kepala daerah dalam perhelatan Pilkada.

Bacaan Lainnya

“Dari laporan hasil pemeriksaan kesehatan ada satu bakal calon bupati dari pasangan bakal calon di Kabupaten Solok yang dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak direkomendasikan oleh IDI,”ujar Amnasmen di Padang, Selasa.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut juga sudah disampaikan oleh KPU kepada bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik pengusung Iriadi Dt. Tumanggung di Kabupaten Solok.

BACA JUGA:Tes Swab Bacalon Wali Kota Berbeda Hasil, Tim Dokter RSUD Cilegon Mengacu yang Positif

Pemeriksaan kesehatan itu, lanjut Amnasmen, sangat berpengaruh terhadap penetapan pasangan calon di pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

Karenanya untuk memastikan kondisi kesehatan bakal pasangan calon ditentukan melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan IDI.

“Nah dari penjelasan KPU Kabupaten Solok, calon yang bersangkutan secara kesehatan itu tidak memenuhi syarat,” tutur Amnasmen menegaskan.

BACA JUGA:Dua Bapaslon Bupati-Wakil Bupati Pandeglang Lolos Tes Kesehatan

Iriadi dt Tumanggung menjadi bakal calon Bupati di Pilkada Kabupaten Solok berpasangan dengan bakal calon Wakil Bupati  Agus Syahdeman yang diusung Partai Demokrat, PDIP, dan Hanura.

Kata Amnasmen,  untuk selanjutnya ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh. Di antaranya mengganti bakal calon yang bersangkutan oleh gabungan partai politik pengusung.

Terkait itu, KPU Kabupaten Solok memberikan tengat waktu tiga hari mulai dari Senin (14/9) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU terkait pencalonan.(Sofia/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.