Fraksi PKS DPRD Banten Tunda Pengajuan Hak Interpelasi ke Gubernur

  • Whatsapp
hak interpelasi
Pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB menuai interpelasi dari sejumlah Fraksi di DPRD Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Fraksi PKS DPRD Banten menunda rencana pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB.

Fraksi PKS menilai penundaan tersebut untuk memberikan waktu kepada Pemprov Banten dalam menyelesaikan dampak dari pemindahan RKUD tersebut terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan, salah satunya terhambatnya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bacaan Lainnya

“Sekarang kan kondisi keuangan Pemprov sedang tidak kondusif. Untuk menyelesaikannya dibutuhkan konsentrasi dari Pemprov Banten,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois saat dihubungi, Senin (23/5/2020).

Atas kondisi tersebut, fraksi PKS memberikan kesempatan kepada Gubernur agar segera menyelesaikan dan fokus terhadap permasalahan keuangan Pemprov ini. Jika sudah kondusif, kami tidak menutup kemungkinan akan mengajukan penggunaan hak interpelasi.

“Kami lihat dulu semuanya biar kondusif, perekonomian berjalan seperti semula, ASN mendapat gajinya seperti semula, baru kemudian kami ajukan hak interpelasi,” ujarnya.

Juhaeni melihat, jika hak interpelasi dilakukan sekarang, kurang begitu tepat. Karena kondisinya sedang riweh atau kurang memungkinkan. Pihaknya memikirkan kondisi itu, agar semua proses penyelesaiannya bisa berjalan dengan baik.

“Jikapun nanti tetap dilakukan marger, kami mendorong Pemprov Banten untuk mempertimbangkan kepada Bank Syariah, yang secara kultural cocok dengan masyarakat Banten,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten,  Muhlis bersikeras pengajuan hak interpelasi ini penting dilakukan untuk mendapat penjelasan dari Gubernur Banten, terkait permasalahan pemindahan RKUD yang menimbulkan gejolak yang luar biasa di masyarakat.

“Minggu depan kami akan kordinasi di tingkat DPD partai, untuk menyampaikan laporan perkembangan yang sudah dilakukan di fraksi. Meskipun secara rapat online sudah bulat, tapi harus melalui rapat resmi,” katanya.

Muhlis menambahkan, meskipun seluruh anggota fraksi sudah satu suara, namun ada mekanisme partai yang harus dilakukan untuk mengambil sebuah kebijakan. Setelah ada keputusan dari DPD, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan partai lain.

“Karena dalam Tatib-nya harus ada minimal dua fraksi yang mengajukan,” tuturnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.