Fraksi PDIP DPRD Banten Sudah Bulat Daftarkan Hak Interpelasi

  • Whatsapp
hak interpelasi
Kalangan DPRD Banten tengah mewacanakan hak interpelasi tehadap gubernur terkait Bank Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Fraksi PDIP DPRD Banten akan mendaftarkan pengajuan hak interpelasi pada pertengahan Juni mendatang. Kepastian itu didapat setelah pihaknya melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai di DPRD Banten.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis mengatakan, pihaknya yakin rencana pengajuan interpelasi memenuhi persyaratan, sebagaimana yang telah diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Banten.

Bacaan Lainnya

“Kami targetkan pertengahan Juni selesai dan langsung didaftarkan,” katanya, Sabtu (30/5/2020).

Muhlis mengaku, sebagai penggagas penggunaan hak interpelasi, Fraksi PDIP sudah solid dan seluruh anggotanya sepakat untuk menandatangani pernyataan pengajuan hak interpelasi.

Tapi, sebagai proses politik tentu pihaknya juga menginginkan kebersamaan dalam mengawal pemerintahan. Karena itu, kata dia, dalam waktu beberapa hari akan ada partai lain yang ikut bergabung bersama PDIP untuk mengajukan hak interpelasi.

“Yang sudah pasti itu PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Partai-partai lainnya akan menyusul. Dari berbagai komunikasi yang kami lakukan, kami optimis rencana pengajuan ini akan bisa dijalankan. Namun karena keputusannya ada di masing-masing partai, kami masih menunggu itu. Kami menghormati apa yang menjadi kebijakan masing-masing fraksi,” katanya.

Hak interpelasi itu merupakan salah satu tugas anggota dewan dalam rangka cak and balance untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Gubernur Banten berkaitan dengan permasalahan di Bank Banten, yang kemudian menjadi pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Kami melihat ada keputusan gegabah yang dilakukan Gubernur Banten, tidak terlebih dahulu melakukan kajian yang yuridis, ekonomis dan sosial terkait pemindahan RKUD,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Banten dari PSI, Maretta Dian Arthanti mengatakan, keputusan memilih ikut mengajukan hak interpelasi ini dilakukan berdasarkan hasil kajiannya mengenai hal yang menjadi latar belakang persoalan munculnya hak interpelasi dari Anggota DPRD Banten, terkait kebijakan gubernur tentang Bank Banten.

“Berdasarkan kajian itu, saya melihat perlu dilakukannya pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Banten,” katanya.

Politisi PSI satu-satunya di DPRD Banten itu mengakui keputusannya ini merupakan niat tulus untuk mencari jalan keluar bersama, guna mempertahankan Bank Banten. “Upaya ini tidak dipengaruhi atau diboncengi pihak- pihak luar yang mempunyai kepentingan tertentu. Karena ini merupakan niat tulus dan langkah baik dalam upaya tetap berjuang bersama untuk rakyat Banten,” tegasnya.

Berdasarkan Tatib DPRD Banten, hak interpelasi bisa dilakukan dengan minimal suara 15 anggota DPRD dari dua fraksi yang ada. Untuk diketahui Fraksi PDIP memiliki 13 kursi dan PSI satu kursi. Setelah memenuhi persyaratan, dokumen hak interpelasi itu diajukan ke pimpinan dewan.

Setelah dirasa sudah cukup persyaratan, pimpinan dewan kemudian akan berkordinasi dengan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan dalam rapat paripurna yang akan dihadiri Gubernur Banten.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.