Fraksi PDI P Bulatkan Hak Interpelasi untuk Penyelamatan Bank Banten

  • Whatsapp
Penyelamatan Bank Banten
Gedung Bank Banten di Kota Serang, Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Hingga saat ini, ada dua fraksi di DPRD Banten terkait langkah dalam upaya penyelamatan Bank Banten. Fraksi Demokrat mendorong pembentukan Pansus Bank Banten, sedangkan penggunaan hak interpelasi diusung Fraksi PDIP DPRD Banten.  Kedua pilihan itu sudah diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Banten, dan bisa dilaksanakan jika sudah memenuhi persyaratan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis berdasarkan rilis yang Redaksi24.com terima mengatakan, keputusan pengambilan hak interpelasi tersebut merupakan hasil arahan DPD PDIP Provinsi Banten, berdasarkan hasil analisa dan kajian secara mendalam.

Bacaan Lainnya

Muhlis melihat dari perkembangan yang terjadi di lapangan, sampai pada keluarnya Keputusan Gubernur (Kepgub) pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB. Fraksi PDIP melihat ada hal penting yang harus dijelaskan Gubernur Banten Wahidin Halim kepada DPRD Banten atas situasi ini.

“Untuk itu secara resmi kami akan menggunakan hak interpelasi,” kata Muhlis, Selasa (19/5/2020).

Mukhlis melanjutkan, untuk langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan anggota DPRD Banten lainnya, untuk sama-sama menjadi pengusul hak interplasi.

“Fraksi PDIP ingin penjelasan gubernur tentang kebijakannya yang diambil, terkait penyelamatan Bank Banten yang dilakukan secara terbuka dan dilindungi konstitusi sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta maaf kepada masyarakat Banten bila langkah ini membuat gaduh suasana di Provinsi Banten, apalagi saat pandemi Covid-19. Menurut dia, hal tersebut dilakukan karena menilai kebijakan gubernur itu telah memberikan dampak bagi masyarakat, baik secara nilai ataupun secara sosial, ekonomi dan lainnya.

“Kami menggunakan hak ini adalah untuk memposisikan diri dalam kepentingan masyarakat Banten secara luas,” jelasnya.

Fraksi PDIP DPRD Banten optimis rencana pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten terkait Bank Banten bisa dilaksanakan. Untuk itu, pihaknya kini sedang melakukan komunikasi dengan partai lain guna memenuhi persyaratan pemenuhan minimal suara pengajuan hak interpelasi.

Anggota Fraksi PDIP Yeremia Mendropa saat melakukan penandatanganan kesepakatan hak interpelasi mengatakan, berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRD Banten, untuk melakukan hak interpelasi ini dibutuhkan 15 kursi suara dari fraksi yang ada.

“Saat ini PDIP sudah mengantongi 13 kursi. Tinggal dua kursi lagi dari fraksi lain,” katanya, Selasa (19/5/2020).

Terkait fraksi lain yang sudah sepaham dengan PDIP, meskipun sudah ada, namun Yeremia enggan menyebutkan. Yang jelas hingga saat ini komunikasi dengan fraksi lain sudah inten dilakukan. “Ada. Tapi saya belum bisa menyebutkan namanya, biar nanti ketua fraksi saja,” ujarnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, dari Fraksi PDIP baru ada empat anggota yang menandatangani kesepahaman, yakni Sugianto, Madsuri, Yeremia dan Ida. Targetnya setelah lebaran seluruh anggota Fraksi PDIP akan menandatangani usulan hak interpelasi tersebut.

“Gerakannya kan baru semalam dilakukan. Sekarang sudah ada empat anggota, nanti setelah lebaran kami akan selesaikan, untuk kemudian melakukan registrasi,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP lainnya, Ida Rosida Luthfi mengatakan, hak ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan masyarakat Banten. Tidak ada unsur menjatuhkan. Karena pihaknya melihat dewan membutuhkan penjelasan Gubernur Banten terkait kondisi Bank Banten seperti ini.

“Ini murni untuk kebaikan bersama,” jelasnya.

Sementara itu, meskipun belum ada langkah resmi, anggota Fraksi Demokrat, Muhammad Nawa Said Dimyati menolak jika dilakukan hak interpelasi dalam menyikapi kondisi Bank Banten saat ini.

Namun, politisi Demokrat itu mempersilahkan siapapun melakukan hak interpelasi, karena itu menjadi kewenangan setiap anggota DPRD Banten yang sudah diatur dalam undang-undang.

“Selama itu sesuai aturan konstitusi, saya menghormati langkah-langkah yang diambil rekan-rekan di DPRD,” katanya.

Meskipun, lanjut Nawa, langkah yang lebih efektif itu adalah pembentukan Pansus Bank Banten yang lebih komperhensif dalam proses penyelamatan Bank Banten. “Kalau hak interpelasi itu lebih politis. Banyak lobi sana dan sini. Tapi kalau Pansus tidak,” katanya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.