Fosil-MA Minta Menag Tinjau Keputusan Pembatalan Keberangkatan Haji

oleh -
Fosil-MA Minta Menag Tinjau Keputusan Pembatalan Keberangkatan Haji 
Ilustrasi/Ist.

SERANG,REDAKSI24.COM–Koordinator Presidium Forum Silaturahmi Mathla’ul Anwar (Fosil-MA) KH Zaenal Abidin Syuja’i, meminta Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas meninjau ulang keputusan pemberangkatan jamaah haji.  Menurut KH Zaenal, Surat Keputusan (SK) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M tertanggal 3 Juni 2021 tersebut dinilai perlu dibatalkan.

“Setidaknya ada penundaan pemberlakuan surat keputusan tersebut sampai adanya keputusan atau informasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 ini,” ujar KH Zaenal.

Ia juga mengemukakan, sehubungan banyaknya pihak yang menyoroti pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fosil-MA meminta kepada BPKH untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya melalui media massa yang bisa menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Ini Empat Fatwa MUI Terkait Ibadah Haji Hasil Munas X

Publikasi laporan dimaksud sangat penting sebagai pertanggungjawaban kepada publik karena memang dana haji yang di kelola oleh BPKH adalah milik publik, sehingga asas transparansi terpenuhi dan tidak terkesan responsif karena adanya sorotan terhadap kasus-kasus tertentu.

BACA JUGA: Kemenag Sebut 56 ribu Guru Madrasah Belum Bergelar S1

Dengan begitu, lanjutnya, sorotan, kecurigaan, dan salah sangka yang muncul di masyarakat, khususnya di kalangan calon jamaah haji dalam pengelolaan dana haji sudah bisa terjawab dengan sendirinya.

BACA JUGA: Arab Saudi Beri Izin Umrah Jamaah Sudah Divaksin Mulai Ramadhan

“Kalau memang pengelolaan dana haji oleh BPKH sudah sesuai dengan asas transparansi, profesionalitas dan proporsionalitas, kami berharap kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk meningkatkan lobi dengan Pemerintah Saudi bagi pemberangkatan jamaah haji mumpung Pemerintah Saudi belum mengambil keputusan final tentang hal ini,” kata KH Zaenal.

Ia menambahkan, jika jamaah haji tetap bisa diberangkatkan dengan menerapkan prokes secara ketat, dampak positifnya bukan hanya dalam hal pengurangan antrian yang sudah sedemikian rupa besarnya, tapi lebih dari itu bisa memulihkan citra pemerintah dari stigma negatif terkait adanya pembatalan keberangkatan jamaah haji.

Sebelumnya diberitakan Dubes Arab Saudi untuk RI Essam Bin Ahmed Bin Abid Althaqafi telah mengirim surat kepada Ketua DPR RI yang pada intinya memberitahukan tentang ketidakbenaran informasi yang beredar, baik melalui media massa maupun medsos terkait adanya pernyataan bahwa Indonesia tidak mendapat kuota haji pada 2021.

Selain itu disebutkan adanya 11 negara yang memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi, dan Indonesia tidak termasuk dalam 11 negara tersebut, padahal sampai saat ini otoritas resmi dan otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 ini.(Sambas/Ant/Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.