Firli Bahuri Sebut Ada Pencatut KPK Untuk Urus Calon Pilkada Di Banten

  • Whatsapp
Firli mengaku beberapa pihak mencatut KPK untuk mengurus LHKPN calon pilkada di Banten
Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Kamis (17/9) mengaku, pihaknya mendapat informasi adanya beberapa pihak tertentu mencatut KPK untuk mengurus LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bakal calon pilkada di Banten dan Jawa Barat.

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Firli Bahuri mengaku mendapat informasi adanya beberapa pihak tertentu mencatut institusinya untuk mengurus LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bakal calon Pilkada di Banten.

Menurut Firli, berdasarkan informsi yang masuk kepada pihaknya  beberapa oknum itu mencatut lembaganya dengan mengaku sebagai pegawai atau mitra kerja KPK di Banten dan Jawa Barat untuk mengurus LHKPN bakal calon Pilkada di dua provinsi ini.

Bacaan Lainnya

“Mereka menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN calon kepala daerah sekaligus mendapatkan tanda terimanya,”ujar Firli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Bahkan, Firli melanjutkan, “KPK gadungan atau pihak yang mengaku bekerja sama dengan lembaga kami itu sesumbar dapat membantu calon kepala daerah untuk menghindari pemeriksaan LHKPN.”

BACA JUGA:Sebanyak 19 Ribu Lebih Warga Tangsel Terancam Kehilangan Hak Pilihnya di Pilkada 2020

Untuk itu, kata dia, pihaknya mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku atau bekerja sama dengan lembaganya dengan modus membantu pengisian lembaran dokumen tersebut sebagai syarat pencalonan bagi calon kepala daerah untuk mengikuti Pilkada Serentak 2020 dengan meminta imbalan sejumlah uang.

“Padahal, sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang mengatur penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id dan gratis alias tidak dipungut biaya apa pun,”ucap Firli menegaskan.

BACA JUGA:Tolak Pilkada 2020 Digelar Saat Pandemi, Begini Alasan DPD RI!

Ia pun menegaskan untuk mengisi dokumen tersebut cuma-cuma dan tidak ada peluang sekecil apa pun untuk menghindari pemeriksaan LHKPN.

Untuk pengisiannya, kata dia, calon kepala daerah dapat menghubungi KPK cq. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center KPK 198 atau email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id dan juga pada situs https:/elhkpn.kpk.go.id.

“Sebenarnya untuk mengisinya tidak sulit, jika yang mengisi jujur pada dirinya sendiri, apa adanya, mengetahui asal muasal seluruh harta yang dimilikinya, dan dapat mempertanggungjawabkan harta tersebut di dunia maupun di akhirat nanti,” imbuhnya.(Benardy/Ant/Jaya)

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.