Erick Thohir Sebut Hasil Survei 16 Persen Publik Tolak Vaksinasi

  • Whatsapp
Menteri BUM Erick Thohir menyatakan pemerintah tidak memaksakan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat yang menolak
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menyatakan, pemerintah tidak bisa memaksakan pemberian vaksin COVID-19 terhadap masyarakat yang menolak divaksinasi.

Erick Thohir mengutarakan hal itu sehubungan adanya hasil survei yang menyebutkan terdapat 16 persen publik yang menolak vaksinasi. Namun, lanjut dia, menurut data-data survei terakhir yang didapatkan terdapat sekitar 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksinasi COVID-19.

Bacaan Lainnya

“Memang ada juga yang 16 persen tidak mau atau menolak divaksin, kita juga tidak memaksakan,”ujar Erick dalam seminar daring di Jakarta, Selasa.

Kata dia, vaksin tersebut tentunya diharapkan untuk menekan penularan virus COVID-19 yang terus terjadi dan menekan angka kematian.

BACA JUGA:Pemkot Tangerang Siapkan Anggaran Rp20 M Untuk Vaksin Covid-19

“Kalau ditanya apakah vaksin COVID-19 yang akan tersedia berkualitas, pemerintah menggunakan vaksin-vaksin yang dibeli berdasarkan standar WHO, yang sudah melalui uji klinis, dan KPCPEN pun terbuka kepada MUI, BPOM, semua pihak kita libatkan. Keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama,”jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Erick Thohir menambahkan bahwa sejak awal sampai dengan akhir pihaknya juga memastikan akan ada barcode, yang menyimpan data mengenai siapa saja yang akan divaksinasi.

BACA JUGA:Tenaga Kesehatan, TNI, Polri, Satpol PP dan ASN Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

“Seperti pemilu dalam satu kotak sudah ada nama dan alamatnya, karena memang penyuntikan vaksin ini dilakukan sebanyak dua kali,” tutur Menteri BUMN.

Pihaknya berharap digitalisasi satu data yang akan dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI-Polri benar-benar bisa disatukan.

“Karena kita juga mengerti kerahasiaan data pribadi harus dilindungi dan dimiliki oleh pemerintah. Kementerian BUMN hanya sebagai agregator. Program ini langsung di bawah Presiden Joko Widodo, datanya dimiliki oleh pemerintah, dan harus dilindungi,”pungkas Erick.(Jay De Menes/ANTARA)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.