Enam Guru Honorer Dianggap Langgar Etik Bukan UU Pemilu

oleh -
Foto yang membuat 6 guru honorer di SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang dipecat karena dianggap menjadikan sekolah sebagai ajang kampanye.

KRONJO – Ketua Panwascam Kronjo Ulumudin mengatakan dari hasil kajian Panwascam Kronjo enam guru honorer SMA Negeri 9 Kronjo dinilai tidak melanggar undang-undang (UU) Pemilu. Pasalnya menurut pria yang akrab disebut Ulum ini keenam guru honorer tersebut bukanlah tim kampanye dari salah satu pasangan calon (paslon).

Menurut Ulumudin, enam guru yang mengacungkan kode yang mengarah ke calon presiden nomor urut 2 pada Kamis (21/03/) lalu di dalam ruang kelas hanya melanggar norma pendidikan , karena sepatutnya pendidikan bukan tempat untuk kegiatan politik.

” Berdasarkan Pasal 280 ayat 1 UU Pemilu, disebutkan bahwa aturan kampanye tersebut hanya berlaku kepada peserta kampanye salah satunya tim sukses. Sedangkan para guru tersebut bukan peserta kampanye,” terang Ulum, saat menggelar jumpa pers di kantor Panwascam Kecamatn Kronjo Kamis (28/3/2019).

Namun begitu menurut Ulum keenam guru honorer tersebut dianggap melangar etik pendidikan dimana seharusnya institusi pendidikan tidak boleh dijadikan ajang kampanye untuk mendukung Paslon atau Caleg.  Untuk itu Ulum berharap agar Kepala Sekolah SMA 9 Kronjo bisa memberikan teguran keras sehingga sekolah tidak bisa dijadikan ajang politik dukung mendukung pasangan capres.

” Urusan sanksi terhadap kasus etik tentunya bukan domainnya Panwas, kami tidak akan masuk keranah itu.” tandasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Andi Irawan mengaku keputusan pemecatan keenam guru honorer SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang tersebut bukanlah berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten ataupun Panwascam Kronjo melainkan keputusan internal Pemerintah Provinsi Banten. Pasalnya menurut Andi keputusan tersebut telah dikeluarkan sebelum adanya hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang

“Keputusan sudah dikeluarkan saat kita masih melakukan kajian.  Namun kami tidak ingin memberikan komentar terkait keputusan tersebut karena merupakan kebijakan internal Pemerintah Provinsi Banten,” singkat Andi (Hrd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *