Eks Menpora Sebut Suap Dinikmati Pihak Lain, KPK Pelajari Fakta Sidang

  • Whatsapp
Ilustrasi

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Fakta persidangan serta putusan lengkap dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait kasus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, akan dipelajari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya tersebut tidak hanya guna mempertimbangkan langkah banding, tetapi untuk menindaklanjuti pengakuan Imam atas uang suap Rp 11,5 miliar dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat yang juga dinikmati pihak lain.

Bacaan Lainnya

Dalam keterangan tertulis pada Selasa (40/6/2020) Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan lengkap terlebih dahulu. Baik itu fakta-fakta sidang, keterangan para saksi yang termuat dalam putusan maupun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.

Proses pendalaman atas putusan lengkap diterangkan Ali akan memberikan fakta baru apakah yang dibicarakan oleh Imam terkait persekongkolan jahat dalam dana hibah KONI pusat terbukti atau tidak.

BACA JUGA: Jaksa KPK Sebut Tatu Terima Uang Korupsi Wawan Rp4,5 Miliar

Apabila benar terbukti, KPK tak segan menetapkan pihak lain sebagai tersangka. “Apabila setelahnya ditemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, tentu KPK akan ambil sikap dengan menetapkan pihak-pihak lain tersebut sebagai tersangka,” ujarnya.

Imam Nahrawi sempat meminta majelis hakim dalam sidang putusan untuk membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya.

“Majelis hakim Yang Mulia, mohon izin untuk melanjutkan pengusutan dana 11,5 miliar rupiah. Saya mohon Yang Mulia ini jangan dibiarkan. Tentunya saya harus mempertimbangkan untuk ini semua dibongkar hingga ke akar-akarnya. Demi Allah saya tidak menerima uang 11,5 miliar rupiah tersebut,” kata Imam sesaat diberi kesempatan menanggapi putusan hakim, Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6) lalu.

Dalam pembacaan nota pembelaan dan sidang putusan, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta agar majelis hakim menindaklanjuti nama-nama yang turut disebut menerima suap bersumber dari KONI pusat. Dirinya berharap agar persekongkolan di KONI pusat terungkap.

Nama-nama yang sempat disebut Imam dalam persidangan antara lain, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi yang menerima 3 miliar rupiah dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman yang menerima 7 miliar rupiah.

Hal tersebut terungkap saat asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum, yang merupakan terpidana dalam kasus yang sama, bersaksi dalam persidangan 15 Mei lalu.

Dalam perkara korupsi dana hibah KONI, Imam divonis dengan pidana 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 18.154 miliar rupiah kepada Imam dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

Imam terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Kemudian, Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua. (Agung/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.