Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati, KPK: Majelis Hakim Yang Memutuskan

  • Whatsapp
suap izin ekspor benur,kpk,edhy prabowo siap dihukum mati,majelis hakim,memutuskan,Ali Fikri,kementerian kelautan dan perikanan
KPK menyebut terkait hukuman bagi tersangka dugaan suap izin ekspor benur Edhy Prabowo, nanti Majelis Hakim yang akan memutuskan. Foto: Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan tersangka Edhy Prabowo yang mengatakan siap dihukum mati jika terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, saat ini proses penyidikan terhadap tersangka Edhy Prabowo dan kawan-kawan masih berjalan.

Bacaan Lainnya

“Namun, terkait hukuman tentu Majelis Hakim lah yang akan memutuskan,” ujar Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Kata Ali, KPK telah memiliki bukti-bukti yang kuat atas dugaan perbuatan Edhy Prabowo dan kawan-kawan dalam kasus suap izin ekspor benur tersebut.

“Setelah berkas lengkap, tentu JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK akan segera melimpahkan berkas perkara untuk diadili. Fakta hasil penyidikan akan dituangkan dalam surat dakwaan yang akan dibuktikan oleh JPU KPK,” katanya.

Sebelumnya, Edhy Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab dan dihukum mati jika terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Sekali lagi kalau memang saya dianggap salah saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itupun saya siap yang penting demi masyarakat saya. Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2).

Edhy mengklaim setiap kebijakan yang diambilnya salah satunya soal izin ekspor benur semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat.

“Saya tidak bicara lebih baik atau tidak. Saya ingin menyempurnakan, intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara itu sudah risiko bagi saya,” kata Edhy.

Diketahui, KPK telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur tersebut.

Sebagai penerima suap, yaitu Edhy, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Sedangkan tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Benardy Ferdiansyah/Ant/ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.