Dukung Sosial Distancing, DPRD Ajak Pemprov Banten Gencarkan Gerakan Trauma Healing

  • Whatsapp
Ketua DPRD Banten
Ketua DPRD Banten Andra Soni bersama Gubernur Banten dan unsur Muspida Banten dalam Rakor penanganan Covid-19 di Provinsi Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – DPRD Banten mengajak pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menggalakan gerakan menaikan psikologi masyarakat. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan diri atas pandemi virus corona atau Covid-19 di Banten.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatakan, disamping penanganan Covid di rumah sakit, pemerintah juga perlu memberikan dukungan untuk masyarakat. Hal itu dilakukan agar warga Banten bisa lebih percaya diri lagi.

Bacaan Lainnya

“Banyak juga kegiatan yang dapat meningkatkan moril masyarakat, salah satunya sosialisasi dengan meningkatkan kewaspadaan. Caranya dengan melakukan penyemprotan massal disinfektan di lingkungan warga. Karena ini demi meningkatkan percaya diri warga, agar mereka terasa terlindungi selama menjalankan program sosial distancing,” kata Andra saat dihubungi melalui Whatsapp, Jumat (27/3/2020).

Menurut Andra, saat ini banyak muncul kesadaran di masayarakat untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri. Meski begitu, dia berharap, pemerintah dapat juga menciptakan bio disinfektan yang nantinya akan didistribusikan ke masyarakat.

“Menciptakan bio disinfektan yang murah dan aman itu juga masuk dari salah satu dukungan pemerintah,” ujarnya.

Terkait kelangkaan alat pelindung diri (APD), Andra menilai, secara teknis Pemerintah Provinsi Banten melalui organisasi perangkat daerah (OPD) lebih memahami apa yang menjadi kendala di lapangan.

“Dewan dalam hal ini tentu tidak memiliki kemampuan teknis. Apalagi terkait dengan penyediaaan barang. Tapi, kami mendukung sepenuhnya upaya yang dilakkkan Pemprov Banten. Kami bersedia dijadikan bagian dari gugus tugas penanggulangan bencana dan diberikan tugas apa yang mampu kami lakukan,” jelasnya.

Terlebih soal APD, menurut Andra. tentunya memiliki standard khusus yang sesuai dengan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) kesehatan. Sehingga tidak semua boleh atau bisa membuat APD.

Politisi Gerindra itu juga memberikan apresiasi kepada pihak swasta yang ikut membantu pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Banten. “Tentunya dibatas kemampuan mereka . Diperlukan keterbukaaan dari pemerintah apa saja yang dibutuhkan pemerintah dari pihak swasta. Sejauh pemerintah tidak menyampaikan berarti pemerintah yakin masih bisa mengatasinya,” katanya.

DPRD Banten, kata Andra, siap mendukung pemerintah dalam memerangi wabah Covid-19 di Banten. “Kami menunggu. Selama belum ngomong berarti dianggap masih bisa mengatasi. Tapi yang jelas dewan siap duduk bersama dalam mengatasi persoalan dan kesulitan,” katanya.

BACA JUGA:

. Takut Tertular Virus Corona, Tenaga Medis RSUD Banten Ditolak Warga Untuk Sewa Tempat Tinggal Sementara

. Bantuan APD dan VTM Bagi Tim Medis di Banten Terus Berdatangan

. Upaya Pencegahan Covid-19, Gubernur Banten Intruksikan Penyemprotan Disinfektan

Ia juga mengaku, saat ini DPRD Banten tetap melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukn monitoring, pengawasan. Meski begitu, pihaknya tidak akan mencampuri apa yang dikerjakan Pemprov Banten dalam penanggulangan Covid-19.

“Kami lihat sampai saat ini apa yang dikerjakan Pemprov Banten sudah benar. Tinggal meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/ kota agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten yang juga juru bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Banten, Ati Pramuji Hastuti mengaku, meski memiliki anggaran untuk membeli, namun stok APD di pasaran minim.

“Kami punya anggaran Rp115 miliar untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan (Alkes). Tapi masalahnya di pasaran langka. Kalaupun ada harus pesan dan itu inden. Mudah-mudahan akhir April ini sudah dikirim dari penyedia,” harap Ati. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.