Dukung Petahana di Pilkada Pandeglang, Dua ASN Diganjar Tak Naik Gaji

  • Whatsapp
ASN Pandeglang
Anggota Bawaslu Pandeglang, Banten, Karsono.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Sebanyak dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pandeglang, terpaksa harus menerima ganjaran tidak naik gaji secara berkala selama satu tahun. Hal itu sebagai bentuk sanksi terhadap kedua ASN karena telah melanggar kode etik ASN dengan mendukung petahana dalam Pilkada Pandeglang 2020.

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang, Karsono mengatakan, ada dua ASN yang telah direkomendasikan ke KASN, karena dianggap melanggar kode etik ASN lantaran secara terang-terangan melakukan dukungan terhadap petahana dalam kontestasi politik Pilkada Pandeglang.

Bacaan Lainnya

“Kedua ASN yang diketahui sebagai Kepala Seksi di Kecamatan Kaduhejo itu, dianggap menyalahi aturan sebagai abdi negara. Karena terang-terangan mengarahkan masyarakat untuk mendukung petahana pada saat pemberian bantuan beberapa waktu lalu,” ungkap Karsono, Rabu (22/7/2020).

Dikatakannya, dukungan itu diabadikan dalam sebuah video yang kemudian sempat viral di Media Sosial beberapa bulan lalu.

“Kmi sudah memproses dua ASN dan rekomendasikan dan sudah ditindaklanjuti, yang bersangkutan disanksi tidak menerima kenaikan gaji dalam satu tahun,” katanya.

BACA JUGA: Dindikbud Pandeglang Akui Proses Belajar Dari Rumah Belum Optimal

Deijelaskannya, pemberian sanksi terhadap kedua ASN tersebut itu menjadi peringatan bagi abdi negara lainnya supaya tetap menjaga netralitasnya dalam Pilkada mendatang.

“Kami juga berharap agar masyarakat untuk berperan aktif mengawasi netralitas ASN. Segera melaporkan ketika melihat atau mendengar adanya ASN yang tidak netral,” katanya.

Dengan adanya kasus kedua ASN yang sudah dikenakan sanksi tersebut, Bawaslu membuka layanan pengaduan netralitas ASN kepada masyarakat, jika melihat atau mendengar adanya ASN yang tidak netral kepada salah satu pasangan calon agar segera melapor.

Selain itu tambah Karsono, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap Bantuan Sosial (Bansos) covid-19 yang khawatir ada unsur politisnya.

Sementara, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang, Fauzi Ilham mengatakan, lembaganya sudah menindaklanjuti pelanggaran kedua ASN tersebut, dan telah mengeluarkan rekomendasi ke KASN. Begitu pun, kata dia, rekomendasi atas sanksi yang diberikan KASN telah disampaikan ke Pemkab Pandeglang.

“Dalam video yang sempat viral kedua ASN itu menyatakan kata ‘lanjutkan’. Padahal sebagai abdi negara ASN harus benar-benar netral. Sekalipun kejadian itu saat pembagian Program Bantuan Non Tunai (BPNT),” tandansya.(Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.