Dukung Pemerintah, DPR RI Tolak Keras Israel Aneksasi Palestina

  • Whatsapp
aneksasi palestina
DPR RI mendukung pemerintah untuk menolak aneksasi Palestina oleh Israel.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Penolakan keras dilontarkan Parlemen Indonesia terkait dengan rencana Israel melakukan pencaplokan wilayah atau aneksasi tepi barat Palestina. Pemerintah Indonesia diminta untuk tetap konsisten dengan sikap pengecaman soal rencana yang bertentangan dengan berbagai hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Hal tersebut disampaikan Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia-Palestina, sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPRI RI, Syahrul Aidi Maazat.

Bacaan Lainnya

“Parlemen Indonesia tetap mendorong konsistensi pemerintah sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dengan sikap-sikap yang selama ini dengan tegas menolak rencana aneksasi Israel terhadap Palestina,” kata Syahrul usai menggelar pertemuan dengan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri di Ruang Tamu Delegasi, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Begitu juga ketika pemindahan ibu kota Yerusalem ke Israel, menurut dia, Indonesia juga menolak. Pihaknya mengapresiasi dan mendorong pemerintah Indonesia tetap konsisten sikapnya yang selama ini menolak segala bentuk penghilangan hak bagi Palestina.

BACA JUGA: Komisi VII DPR RI Perjuangkan Anggaran Kemenristek Ditambah

Rencana okupansi tersebut pecah pasca kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi antara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan kepala angkatan bersenjata Israel, Mayor Jenderal Benny Gantz.

Perluasan wilayah ini mengacu kepada proposal dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang bertajuk ‘Deal of The Century’. Di mana dalam proposal tersebut mengusulkan wilayaj Palestina di Tepi Barat dipangkas serta kota Yerusalem menjadi wilayah ibu kota Israel. Jelas, langkah tersebut dinilai melanggar norma dan hukum internasional, yang seringkali dilanggar Israel karena tidak ada sanksi konkret apapun yang dijatuhkan terhadapnya.

“Aneksasi ini adalah bentuk penjajahan jaman modern, dan kita, Indonesia yang memiliki undang undang dasar yang mengamanahkan kepada kita menghapuskan penjajahan, tentu kita menolak. Saya mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri yang menolak hal ini meski ancaman luar biasa dari Amerika Serikat melalui berbagai kesepakatan bantuan ekonomi, tetapi kita tetap bertahan. Indonesia ini negara uang berdaulat, tidak bisa kedaulatan kita diiming-imingi dengan bantuan ekonomi,” tegasnya.

BACA JUGA: Puan Serukan Gotong Royong pada Ajang AIPA ASEAN

Politisi dari PKS ini mengatakan, Indonesia bisa menempuh langkah inisiasi dengan cara mengajak seluruh negara anggota DK PBB guna mendesak PBB mengeluarkan resolusi terkait aneksasi Palestina ini.

Walaupun Amerika Serikat masih memiliki hak veto dalam union itu, namun penolakan tidak bisa dilakukan dengan kata-kata, akan tetapi melalui kebijakan luar negeri guna menghambat langkah Israel.

Karena itu, Syahrul memiliki pendapat seluruh pihak saat ini harus memanfaatkan situasi impeachment dan krisis kepercayaan kepada Donald Trump jelang pemilu AS. Pihaknya menyampaikan, saat ini GKSB tidak hanya memprioritaskan isu terkait aneksasi yang akan terjadi mulai 1 Juli, tetapi juga akan bicara tentang hubungan Indonesia-Palestina.

“Sejak 2019 kita sudah memberlakukan free tax untuk dua produk (kurma dan minyak zaitun) asal Palestina, ke depannya kami garap seluruh produk bisa bebas biaya. Dalam waktu dekat kami agendakan pertemuan dengan Dubes Palestina untuk Indonesia dan teman-teman NGO untuk Palestina,” tandasnya. (Agung/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.