Dukung Komitmen Kapolri, GMNI Siap Kawal dan Bantu Bongkar Mafia Tanah

  • Whatsapp
GMNI Kapolri Mafia Tanah
Ilustrasi.

JAKARTA,REDAKSI24.COM–Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri yang baru terpilih, berkomitmen untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Komitmen Kapolri itu, menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Ageng Dendy Setiawan, perlu didukung dan dikawal.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin mengungkap aktor intelektual mafia tanah diungkap dan diproses secara hukum. Dendy, menuturkan, jika diperlukan GMNI siap bergerak bersama untuk membela, dan membongkar mafia tanah di Indonesia. Menurut dia, persoalan tanah seakan tak pernah selesai di bumi Nusantara. 

Bacaan Lainnya

“Kalau memang komitmennya begitu, kita perlu dukung. Karena persoalan tanah di Indonesia dari dulu tidak pernah tuntas. Selalu saja ada masalah yang berkaitan dengan agraria,” tuturnya dalam keterangan rilis, Kamis (18/2/2021).

Dendy mendorong, pihak yang berwenang seperti Kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), memantau persoalan tanah dari hulu hingga ke hilir.

“Ya dimulai dari kemudahan mengurus sertifikat tanah, dan kepemilikannya. Karena kalau di daerah-daerah, banyak tanah yang belum bersertifikat. Sementara masyarakat, banyak yang belum paham bagaimana cara mengurus sertifikat kepemilikan. Sehingga, ini menjadi peluang bagi para mafia untuk main serobot,”terang alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya ini.

BACA JUGA: Dino Patti Djalal Sebut Selain milik Ibunya, Tanah Petani Teluknaga Juga Dicaplok Mafia Tanah

Selain itu, Dendy juga menyinggung persoalan agraria di Indonesia, yang mana menurut dia, hanya menyentuh bagian luar saja. Bukan tanpa alasan, baginya, pembahasan akan persoalan agraria hanya berkutat pada legalitas aset dan sertifikasi, serta nominal penggantian tanah. Sementara ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat dengan korporasi tidak pernah dibahas. 

Rusak dan hilangnya tanah, hutan, sumber mata air, hingga ruang lingkup dan budaya masyarakat, seakan selesai dengan pemenuhan ganti rugi. “Bisa dilihat, jika ada konflik agraria yang berkaitan antara masyarakat dengan korporat, selesai dengan urusan ganti rugi saja. Sedangkan nilai-nilai tanah sebagai sumber penghidupan, budaya, bisa ditukar dengan persoalan nominal saja. Padahal kan tidak begitu,” imbuhnya.

“Sedangkan jika memang mau diukur dengan nominal saja, kerusakan yang ditimbulkan dari korporasi, nilainya jauh lebih besar dari sejumlah nominal ganti rugi itu,” tutupnya.

Sebelumnya Sebab, menurut Kapolri dalam pernyataan resminya mengatakan karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, maka dirinya meminta untuk jajaran tidak perlu ragu proses tuntas, siapapun ‘bekingnya’. Listyo meminta para penyidik bekerja secara maksimal untuk memproses para pelaku. Karena, baginya Korps Bhayangkara harus berpihak kepada masyarakat. 

Untuk diketahui saja, pada tahun 2020 kemarin, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menindak puluhan perkara mafia tanah. Dan delapan kasus yang lainnya, masuk dalam tahap penyelidikan.(Hendra)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.