Duh, Anggaran Staf Khusus Bupati Serang Jadi Temuan BPK

  • Whatsapp
Bupati Serang Hj Ratu Tatu Chasanah diminta untuk merestuktur organisasi satf khususnya oleh BPK RI.

REDAKSI24.COM – Setelah melakukan penelusuran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan penganggaran dan realisasi penyedia jasa 4 staf khusus Bupati Serang tidak memiliki dasar hukum. Hal itu dinilai pemborosan keuangan daerah senilai Rp387,5 juta.

Dalam temuannya, anggaran tersebut diperuntukan atas nama Pampangrara sebagai staf khusus bidang hukum, Soleh Muslim bidang pengelolaan keuangan daerah, Nur Amrin bidang media informasi dan Agus Erwana bidang administrasi pemerintahan daerah. Pengangkatan staf khusus tersebut dinilai telah menyalahi aturan dan tidak memiliki dasar hukum.

Bacaan Lainnya

“Pada audit BPK, Setda Kabupaten Serang pada APBD 2018 menganggarkan Rp 532,6 dan terealisasi Rp 425 untuk honorarium non PNS dengan pembayaran honor itu ditetapkan Rp12,5 juta perbulan untuk masing-masing staf khusus bupati,” bunyi dalam Audit BPK RI yang dikutip, Selasa (06/08/2019).

Sementara, mengacu kepada Peraturan Bupati (Perbup) Serang Nomor 74 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setda, jabatan kepala daerah telah dibantu perangkat mulai Sekda, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan Daerah dan Kecamatan.

Sedangkan istilah staf khusus bupati tidak  diatur dalam Perbub tersebut. Karena itu, BPK meminta Bupati Serang, Hj RAtu Tatu Chasanah untuk mematuhi aturan yang telah ditentukan dan melakukan restruktur organisasinya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Nur Amrin yang ditunjuk sebagai staf khusus bupati bidang media informasi mengaku sudah tidak lagi menerima honor sejak bulan Mei sampai saat ini menyusul , adanya surat audit dari BPK RI pada April lalu.

“Saya sudah memahami itu. Ibu (bupati, red) juga sudah memahami. Makanya saya tidak mau menerima honor sejak tiga bulan terakhir,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.