Dugaan Penyelewengan Dana COVID BPBD Sumbar Dilaporkan Ke KPK

oleh -
penyelewengan dana covid bpbd sumbar
Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri dan Hidayat (kanan) saat melapor ke KPK RI, di Jakarta, Senin (24/5/2021)/Antara/HO-DPRD Provinsi Sumbar.

PADANG, REDAKSI24.COM–Dugaan penyelewengan dana COVID di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk pengadaan barang tahun anggaran 2020 dilaporkan Anggota DPRD setempat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Anggota DPRD Provinsi Sumbar yang melapor ke KPK, yakni Hidayat dan Evi Yandri (Partai Gerindra), Nurnas dan Nofrizon (Partai Demokrat), serta Albert Hendra Lukman dan Syamsul Bahri (PDI Perjuangan).

“Laporan ini atas nama pribadi, tidak atas nama lembaga dan tidak atas nama partai,” kata Evi Yandri, salah satu Anggota DPRD Provinsi Sumbar yang melapor, di Padang, Selasa (25/5/2021).

Menurut Evi, pengadaan barang untuk penanganan COVID di BPBD Sumbar pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp7,63 miliar diduga tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumatera Barat terhadap LKPD Tahun 2020.

“Hasil pemeriksaan LHP BPK Sumbar Nomor 40.C/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 6 Mei 2021, pengadaan barang untuk penanganan COVID-19 di BPBD Provinsi Sumbar, diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” ujar Evi.

 

Peyelewengan dana COVID yang dilaporkan

Evi menyebutkan, dugaanya penyelewengan dana COVID untuk anggaran pengadaan barang di BPBD Sumbar yang dilaporkan, yaitu terjadinya pemahalan harga pengadaan hand sanitizer (penyanitasi tangan) 100 ml dan 500 ml yang mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp4,847 miliar.

Kemudian ada pemahalan pengadaan hazmat (APD premium) sebanyak 21.000 unit sesuai dengan kontrak senilai Rp375 ribu/unit atau total sebesar Rp7,875 miliar.

Lalu, pemahalan dalam pengadaan masker bedah sebanyak 4.000 boks dan pengadaan rapid test senilai Rp275 ribu/unit atau total senilai kontrak sebesar Rp2,75 miliar.

Dan, dugaan pemahalan dalam pengadaan surgical gown sebanyak 15.000 pcs seharga Rp125 ribu/unit dengan total nilai kontrak sebesar Rp1,875 miliar.

Selain itu, lanjut Evi, ada transaksi pembayaran sebesar Rp49 miliar tidak sesuai dengan ketentuan karena secara tunai, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan.

“Dari pembayaran tersebut, terdapat pembayaran kepada pihak orang tidak dapat diidentifikasi sebagai penyedia barang,” imbuhnya.

Sementara itu, Hidayat menambahkan, bahwa DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti temuan BPK Sumbar itu melalui panitia khusus dan telah menetapkan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

“Termasuk meminta kepada BPK, untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp49 miliar yang tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Hidayat menghormati kalau persoalan ini juga tengah diproses hukum oleh Polda Sumbar. Namun, yang diminta ke KPK adalah pengusutan atas LKPD terhadap temuan pengadaan barang untuk penanganan COVID sebesar Rp7,6 miliar.

“Untuk perkara temuan LHP awal sebesar Rp4,9 miliar yang sedang ditangani Polda Sumbar, tentu kami sangat menghormati prosesnya yang sedang berlangsung. Kami minta ke KPK adalah pengusutan temuan yang Rp7,6 miliar,” ucapnya.(ejp)

Sumber: Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.