Dugaan Mark Up Proyek HP Tablet di KCD Dindikbud Banten Wilayah Lebak Harus Diusut Tuntas

  • Whatsapp
dindikbud banten
Ilustrasi - Dugaan mark up pada proyek HP Tablet di KCD Dindikbud Banten wilayah Lebak mencuat.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Inspektorat Provinsi Banten sudah memastikan adanya penggelembungan anggaran sebesar Rp1,087 miliar dalam kegiatan pengadaan HP Tablet di Kantor Cabang Daerah (KCD) Dindikbud Banten wilayah Lebak, yang didanai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja tahun 2019.

Dosen Hukum Pidana pada STISIP Setia Budi Rangkasbitung, Lebak, Kafutra Sutarga kepada waratwan, Rabu (7/10/2020) mengungkapkan, selain Inspektorat, aparat penegah hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan bisa melakukan proses penyelidikan dengan memangil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam PBJ HP Tablet BOS Afiramsi dan Kinerja itu.

Bacaan Lainnya

“Inspektorat  Banten sekarang ini tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap pengadaan HP Tablet oleh KCD Lebak Dindikbud Banten. Dan pihak Inspektorat juga mengakui adanya dugaan pemborosan, atau mark up. Ini bisa dijadikan bahan pertimbangan APH melakukan proses penyelidikan,” ujarnya.

Namun dikatakan Kafutra, kepolisian atau kejaksaan hendaknya segera melakukan koordinasi dengan Inspektorat, sehingga setelah pemeriksaannya tuntas. Dan dugaan mark up terjadi, maka pihak-pihak terkait seperti Kepala KCD, kepala sekolah dan pejabat lainnya di Dindikbud bisa dimintai keterangan.

“Kalau memang ada kerugian negara. Inspektorat harusnya segera melaporkan ke APH agar diproses dugaan PBJ HP Tablet oleh pihak Dindikbud. Karena ini menggunakan uang negara maka dapat dikenakan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” ungkapnynya.

BACA JUGA: KCD Dindikbud Banten Wilayah Lebak Diduga Mark Up Proyek HP Tablet Rp1,087 Miliar

Dikatakan dia,  jika ada pejabat yang terlibat dalama PBJ HP Tablet, maka  bisa dikenakan pasal berlapis. Pasal 1 dan 10. Karena dalam hal itu, menurut dia, ada 7 pertibangan dalam Tipikor, diantaranya, merugikan, perbuatan curang,  pemanfaatan jabatan dan pemerasan.

“Kalau penyalahgunan wewenang jabatan bisa dikenakan pasal 10.  Dan bagi pelaksana atau staf juga bisa dikenakan pasal berlapis, karena curang,” ungkapnya.

Tak hanya pejabat, staf pelaksana yang dikenaikan UU Tipikor, tapi juga pengusaha atau rekanan yang menyediakan barang. “Kalau sudah ada indikasi Tipikor, tentunya kontraktornya pun pasti teribat dalam dugaan mark up pengadaan HP Tablet itu,” imbuhnya.

Kafutra pun berhaarap kepada Inspektorat Banten dalam melakukan pemeriksaan dugaan mark up proyek HP Tablet untuk 29 sekolah tingkat SMA,SMK dan Skh Negeri di Kabupaten Lebak dilakukan  secara objektif dan transparan.

“Disebutkan pihak Inspektorat ada pemborosan. Dan  jika nantinya pada  finalisasi pemeriksaan  ternyata inspektorat tidak terbuka, dengan menyembunyikan pelaku dan data, maka akan kena ancaman kurungan juga dengan hukuman dibawah 7 tahun, karena ini masuk Tipikor type ke-7,” ulasnya.

Sebelumnya, Pemprov Banten secara internal tengah melakukan pemeriksaan atas kegiatan BOS Afirmasi dan Kinerja di KCD Lebak Dindikbud Banten sebesar Rp8,592 miliar tahun anggaran 2019. Hasil sementara pemeriksaan tim auditor menemukan adanya dugaan kelebihan pembayaran. Lantaran HP Tablet yang dibeli harganya kemahalan sebesar Rp1,087 miliar.

“Nilai kegiatanya Rp8,592 miliar, dengan rincian, BOS Afirmasi Rp6,792 miliar dan BOS Kinerja Rp1,8 miliar. Yang terserap Rp8,47 miliar,” jelas Inspektur Banten, E Kusmayadi. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.