DPRD Sebut Dindik Kabupaten Tangerang Lemah Awasi Dana Bos

oleh -
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Barhum

REDAKSI24.COM—Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Barhum menilai Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang masih lemah dalam mengawasi pihak SD dan SMP terkait pengelolaan belanja bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk itu Barhum meminta Dindik Kabupaten Tangerang lebih aktif dalam melakukan pembinaan kepada pihak SD dan SMP tersebut.

Barhum menjelaskan walaupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 11 kali berturut-turut, namun BPK  masih menemukan pengelolaan dana BOS SD dan SMP yang belum tertib.

“Berdasarkan temuan BPK ini, kami menindaklajuti dengan melakukan hearing (mendegar-red) dengan Kepala SD, SMP, dan Dindik. Hasilnya, ternyata banyak pihak sekolah yang belum paham pertangungjawaban adamintrasi BOS yang disampaikan sekolah ke Dindik,” jelas Barhum kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang dalam rangka persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, Senin (24/6/2019).

Barhun menjelaskan, Ketidakpahaman ini mengakibatkan pengunaan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukan. Namun demikian, Bahrun mengaskan kelalaian ini bukan peyalahgunaan keuangan negara hanya kesalahan administrasi dalam laporan pertangungjawaban keuangan dana bos.

“Saya dan DPRD tegaskan, kesalahan laporan pertangungjawaban keuangan dana BOS yang menjadi temuan BPK RI merupakan kegagalan Dindik untuk mengawasi dan melakukan pembinaan pengeluaran dana BOS,” tutur politisi dari PDI Perjuangan ini.

“Akhirnya, Inspektorat dan Dindik Kabupaten Tangerang bekerjasama untuk melakukan pembinaan kepada pihak sekolah dalam meyusun laporan pertangungjawaban keuangan dana BOS,” jelasnya.

Barhum bersyukur karena berdasarkan informasi dari Inseptorat dan Dindik Kabupaten, temuan BPK RI terkait pengelolaan keuangan dana BOS SD dan SMP tersebut sudah bisa diselesaikan, namun begitu hal ini tidak boleh terus dibiarkan terjadi.

 “Temuan BPK itu sudah diselesaikan. Bila tidak percaya, silahkan tanya ke mereka (Dindik dan Inspektorat red,” ungkapnya.

Menangapai hal ini, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli mengatakan, laporan keuangan APBD 2018 sudah mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Terkait catatan  pengelolaan dana BOS yang mendapatkan temuan BPK RI, dirinya meminta Dindik Kabupaten Tangerang harus aktif melakukan pembinaan laporan keuangan dana BOS kepada pihak sekolah. “Nanti, saya sampaikan ke Kepala Dindik,” singkatnya. (Imr/Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *