DPRD Sayangkan Kinerja Pemkab Lebak Yang Hingga November Ini Belum Punya Rancangan APBD 2021

  • Whatsapp
Ilustrasi Kantor Bupati Lebak.

KABUPATEN LEBAK, REDAKSI24.COM – DPRD Lebak menyayangkan kinerja Pemerintah daerah setempat. Pasalnya hingga minggu pertama di bulan November 2020 ini, mereka belum memiliki rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021.  Bahkan draf pembahasannyapun belum diserahkan kepada lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Hal itu dikatakan oleh Pelaksana tugas Ketua DPRD Lebak, Nana Sumarna. Kata Nana, seharusnya dibulan November 2020 ini Pemkab sudah harus mengusulkan rencana pembahasan APBD 2021. Namun, hingga saat ini Pemkab masih belum mengusulkan rancangan APBD 2021 tersebut.

Bacaan Lainnya

“Belum ada usulan pembahasan APBD 2021. Padahal waktunya kami kira sudah mepet tapi kenapa sampai sekarang Pemkab belum juga mengusulkan untuk pembahasannya,” kata Nana kepada wartawan, Kamis (5/11/2020).

Nana berharap, Pemkab dapat segera menyerahkan usulan rancangan pembahasan APBD 2021. Sehingga, usulan rancangan tersebut dapat segera dibahas.

BACA JUGA: Anggaran Penanggulangan Covid-19 di Lebak Rp 181 Miliar, Baru Terserap 18 Persen

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Lebak, Budi Santoso mengatakan, rancangan APBD tahun 2021  saat ini masih dalam proses perancangan. “Iya belum, karena wajib menggunakan Sistem informasi pembangunan daerah(SIPD),” kata Budi. 

Menurut mantan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini,  hampir semua daerah belum bisa menuntaskan, dikarenakan sistem yang baru dan masih banyak perubahan serta pembaharuan. Budi mengatakan, pekan depan usulan pembahasan akan dikirim ke DPRD dan bisa tepat waktu.

“Insya Allah akhir November (pembahasan)  bisa selesai. SIPD semua sudah tertata dalam menu aplikasi, jadi dalam pembahasan enggak bakalan lama karena enggak boleh keluar dari menu yang sudah ada di SIPD, dan Permendagri Nomor 90. Penyusunannya aja yang makan waktu lama,” paparnya.

BACA JUGA: Pemkab Lebak Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Menjadi Total Rp 181 M

Terkait dengan sanksi jika APBD tidak bisa ditetapkan tepat waktu, Budi meyakini bakal ada kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Iya kalau kondisi normal, ini kan sistemnya bukan dari kita tapi dari Kemendagri yang punya aturan,” terangnya. (YUSUF/Aan)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.