DPRD Rekomendasikan Revisi RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

oleh -
DPRD Kabupaten Tangerang, LKPJ Bupati Tangerang, revisi RPJMD, rekomendasi, rapat paripurna,
Bupati Tangerang, Banten, A Zaki Iskandar, menandatangani dokumen rekomendasi LKPJ Bupati 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (5/4/2021).

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – DPRD Kabupaten Tangerang memberikan 22 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020. Rekomendasi itu disampaikan dewan pada rapat paripurna, di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Senin (5/4/2021).

Salah satu rekomendasi dewan atas LKPJ Bupati 2020 adalah merevisi RPJMD Bupati Tangerang tahun 2019-2023. Dewan menilai revisi RPJMD perlu dilakukan akibat pengaruh pandemi Covid-19 terhadap capaian target yang telah ditetapkan.

“Karena itu RPJMD Bupati Tangerang Tahun 2019-2023 perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” kata Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang, Astayudin yang membacakan rekomendasi atas LKPJ Bupati Tangerang.

Poin penting dalam rekomendasi tersebut, dewan mengapresaiasi kenaikan APBD sebesar 10,13% sehingga semula diteapkan Rp5,12 Triliun, realisasinya mencapai Rp5,28 Triliun atau tercapai (3,13%) melampaui target yang telah ditetapkan. Dewan mensupport Bapenda merealisasikan invoasi aplikasi dan chanel pembayaran pajak.

Pergeseran anggaran sampai 4 kaloi dalam menghadapi pandemi Covid-19, menurut dewan, juga perlu dilaoporkan secara transparan, akurat dan objektif, termasuk bantuan dari pusat dan provinsi, sehiangga dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi aspek tata kelola keuangan yang baik dan benar.

BACA JUGA: Dukung Kebijakan Pusat, Pemkab Tangerang Larang Mudik Lebaran 2021

Pun indikator penurunan angka kemiskinan, menurut Dewan, tidak cukup hanya dengan pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT) saat pandemi Covid-19, tetapi perlu didukung bantuan lain bersifat tetap dan konsisten setiap tahun, sehingga tumbuh daya beli masyaakat dan roda perekonomian dapat berputar.

Selain itu, dewan juga meminta Pemkab Tangerang memperbaiki laporan capaian kinerja program dan kegiatan OPD serta pelaksaan Perda atau peraturan kepala daerah. Bagi capaian program di bawah 50 persen, setiap OPD diminta mengkaji dengan menimbang kejadian yang bersifat force majuere.

“Pembangunan harus berbasis data dan berdasarkan kebutuhan sehingga rasio perbandingan sesuai dengan yang telah ditetapkan,” imbuh Astayudin.

Dalam menunjang visi misi Bupati Tangerang yang religius, lanjut dia, dewan merekomendasikan dilanjutkannya program unggulan sanitasi pondok pesantren (Sanitren). Pemkab Tangerang juga diminta menginventraisir masjid, termasuk imam masjid se Kabupaten Tangerang.

Sementara berdasrakan data sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk sebanyak 3.245.619 jiwa bisa menjadi dasar usulan ke Kemendagri untuk penambahan jumlan Anggota DPRD pada Pemilu 2024 menjadi 55 cdari semula 50 orang.

BKPSDM mengivetarisir tenaga honorer dan sukwan, agar dalam penerimaan P3K lebih diprioritaskan, diharapkan gaji tenaga P3K se Kabupatn Tangerang agar segera dibayarkan, dan guru yang bukan sarjana dan statusnya diturunkan menjada tenaga administrasi agar diselesaikan dengan baik yang berkoordinasi dengan Disdik, jangan sampai overload dan membebani APBD.

Dalam upaya mendapatkan data yang valid perlu dilakukan verifikasi data BPJS, sehingga bantuan yang disalurkan sesuai dan tepat sararan, dan bagi pegawai yang PHK dan tidak mengaktifkan BPJS serta tidak bisa membayar iuran BPJS perlu dicarikan solusi.

Dalam masa pandemi Covid-19, dewan melihat puskemas-puskesmas telah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, dewan meminta petugas kesehatan memberikan pelayanan bersifat humanis dan mengedepankan Sapa, Salam, Senyum.

“Tingkat kunjungan pasien di RSUD setiap hari cukup banyak, untuk mendukung pelayaan, dewan merekomendasikan perluasan RSUD Pakuhaji,” katanya.

Untuk ketenagakerjaan, dewan meminta Disnaker untuk menegur perusahaan yang tidak melaporkan penerimaan karyawan, atau adanya pungutan biaya dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Disporabudpar harus senantiasa mensosialisasikan destinasi wisata yang menjadi program terpadu antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Tangerang, agar dapat menarik investor.

Sosialisasi bantuan keuangan kepada UMKM agar dilaksanakan secara masif sehingga dapat menunjang pelaku UMKM lebih banyak. Menjelang Ramadan, PD Pasar memberikan kesempatan pedagang melakukan usahanya dengan tenang, aman dan tertib tidak diburu-buru atau didesak untuk segera pindah.

BACA JUGA: Pemkab Tangerang Percepat Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

PD Pasar berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindak dengan tegas PKL karena merugikan pedagang resmi, termasuk pedagang di Perumahan Garuda dan dapat menimbulkan kerugiakn bagi investor, sehingga investor hengkang.

Untuk meminimalisir kecelakaan di jalan dan hal lain, penerangan jalan umum (PJU) harus selalu berfungsi. Ekspansi pelayanan jaringan PDAM ke wilayah tengah seperti Curug, termasuk Pantura harus dilaksanakan, mengingat kebutuhan air bersih sangat vital dan diperlukan.

Pemkab Tangerang juga diminta membangun koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov Banten, sehingga tugas pembuatan dan penuntasan yang akan dilimpahkan kepada Kabupaten Tangerang dapat diketahui lebih awal, baik berkaitan dengan program kegiatan maupun anggarannya.

“Kami harap rekomendasi ini menjadi perhatian untuk kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Tangerang yang lebih baik,” tandas Astayudin.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch. Maesal Rasyid mengatakan, pihaknya akan melaksanakan rekomendasi DPRD sebaik mungkin. Bagaimanapun, kata dia, eksekutif menerima saran dan masukan yang membangun dari dewan.

“Tentu akan kami laksanakan sebaik mungkin dengan tetap mengedepankan pelayanan prioritas,” tegas pria yang akrab disapa Rudi Maesal itu.(DIFA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.