DPRD Provinsi Banten Hari Ini dan Besok Bahas Dua Raperda Non Prolegnas Secara Maraton

  • Whatsapp
Dprd provinsi banten
Rapat paripurna di DPRD Provinsi Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – DPRD Banten bersama Pemprov Banten beberapa hari terakhir ini berturut-turut melakukan pembahasan secara maraton Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sebelumnya tidak termasuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Kedua Raperda tersebut yakni, Raperda penyertaan modal Bank Banten melalui PT BGD dan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Bacaan Lainnya

Pembahasan maraton itu dilakukan mengingat Pemerintahan Daerah Provinsi Banten sudah mendapat warning untuk segera menyelesaikan kedua Raperda tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan. Tidak tanggung-tanggung, selain OJK yang memberi warning terhadap penyelamatan dan penyehatan Bank Banten, dua kementrian juga memberikan ‘surat cinta’ kepada Pemprov Banten terkait keberlanjutan pembahasan Raperda RZWP3K, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Surat Menteri KKP Edy Prabowo dikeluarkan awal tahun lalu dengan nomor B-16/MEN-KP/I/2020 prihal tindaklanjut RZWP3K Provinsi Banten, dan surat dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Muhammad Hudori atas nama  Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bernomor 523/1479/Bangda Perihal, Percepatan Penetapan Raperda tentang RZWP3K Provinsi Banten.

BACA JUGA: Dewan Ingatkan Gubernur Banten Terkait Kepatuhan Terhadap Aturan

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Banten, Madsuri beberapa waktu yang lalu mengatakan, setelah mendapat tembusan surat peringatan tersebut, dirinya langsung berkoordinasi dengan tim serta OPD terkait untuk melakukan kelanjutan pembahasannya. 

“Ini kan program yang dibahas oleh Pansus pada periode dewan sebelumnya yang belum selesai. Oleh karena itu, kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk mengevaluasi kembali, sudah sejauh mana pembahasan Raperda ini,” katanya.

Dari hasil koordinasi tersebut, lanjutnya, pembahasan masalah ini ternyata sudah hampir selesai semua, baik itu tahapan NA, kajian akademis maupun penentuan titik koordinatnya. Sehingga, kini prosesnya sudah ada di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banten.

“Bapemperda hanya fasilitasi saja antara dewan dengan Pemprov. Untuk masalah teknis lanjutannya ada di Bamus dan Pimpinan,” ujarnya.

Sementara itu wakil ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prayogo seusai memimpin rapat Bamus mengatakan, berdasarkan hasil rapat Bamus, kita sudah sepakati penjadwalan paripurna terkait dua Raperda Non Prolegda ini. Adapun tahapannya akan dimulai pada hari ini, Sabtu (11/7/2020) dengan pembahasan paripurna terkait nota pengantar Gubernur Banten berkenaan dengan dua Raperda, yakni penambahan penyertaan modal PT BGD untuk Bank Banten, serta Raperda RZWP3K, dan keesokan harinya, Minggu (12/7/2020) paripurna pemandangan fraksi-fraksi atas dua Raperda tersebut.

“Untuk paripurna jawaban gubernur atas pandangan fraksi tersebut akan dilakukan pada hari Selasa (14/7/2020), sekaligus pembentukan struktur Pansus dua Raperda ini,” jelasnya.

BACA JUGA: DPRD Banten Bahas Silpa 2019 Secara Maraton

Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPRD serta Pemprov Banten sepakat membahas dua Raperda ini untuk menghindari jeratan hukum yang akan berakibat kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), karena akan banyak kerugian negara jika dua Raperda ini tidak segera disahkan.

Untuk Raperda RZWP3K akan berpotensi pada tindakan pembiaran terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya laut, diantaranya berupa tambang pasir. Sedangkan untuk Raperda penyertaan modal ke Bank Banten, jika tidak disahkan sampai waktu yang diberikan OJK, yakni 21 Juli 2020, akan berpotensi pada kerugian negara sebesar Rp1,5 triliun serta kerugian administratif lainnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati mengaku pembahasan kedua Raperda ini sengaja di maraton karena adanya pembatasan waktu dari pusat, serta untuk mengejar target di APBD perubahan untuk penambahan penyertaan modal Bank Banten.

“Pengesahan Raperda penyertaan modal ini bersamaan dengan pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda KUA PPAS Perubahan APBD 2020. Dokumen kedua itu dijadikan dasar perubahan status Bank Banten dari Pengawasan Khusus menjadi Bank Sehat, selain Perda penyelamatan modal,” katanya.

Sedangkan untuk Raperda RZWP3K, lanjut Cak Nawa, harus dipercepat karena ada batas waktu dari Kementerian KKP sampai awal tahun 2021. Jika dalam waktu itu tidak bisa selesai, maka konsekuensinya Pemprov Banten harus mengulangnya dari awal lagi. “Saya tidak tahu terkait campur tangan swasta terhadap Raperda RZWP3K ini,” katanya.  

BACA JUGA: Soal Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Banten, Golkar dan PAN Belum Bersikap, Demokrat Usulkan Pansus

Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Banten, Mukhtarom mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan terkait seluruh aspek teknis maupun administratif berkenaan dengan Raperda RZWP3K ini. Namun karena pembahasan di dewannya tidak sampai selesai, pihaknya harus menunggu kelanjutan pembahasan pada anggota dewan yang baru.

“Sudah. Sudah selesai semua. Termasuk titik koordinat dan batasan-batasan wilayahnya,” katanya. (Luthfi/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.