DPRD Pandeglang Sepakat Merger Tapi Menolak OPD Baru

  • Whatsapp
DPRD Pandeglang
Ilustrasi - Pemkab Pandeglang berencana merampingkan sejumlah OPD.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Pandeglang, menyetujui rencana eksekutif melakukan perampingan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun Pansus menolak usulanpenambahan OPD baru di Pemkab Pandeglang.

Diketahui, sejumlah OPD yang bakal dimerger atau disatukan diantaranya, Dispora dengan Dindik menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pertanian dengan Ketahanan Pangan.

Bacaan Lainnya

Kemudian Dinas Koperasi UMKM rencananya digabung dengan Disperindag, dan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan ditarik ke Dinas Pariwisata menjadi Disparbud. Adapun OPD baru yang diusulkan Bupati Pandeglang, Irna Narulita kepada DPRD yaitu dibentuknya Badan Penelitian Pengembangan dan Statistika.

Ketua Pansus VI DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Sukur mengatakan, rencana perampingan sejumlah OPD yang diusulkan Pemda Pandeglang, sudah dibahas dalam Pansus dan juga di paripurnakan di DPRD Pandeglang. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan akan ditetapkannya.

“Kami masih melakukan kajian, memang secara keseluruhan menyetujui. Tapi masih ada pasal dalam Raperda tentang susunan perangkat daerah yang belum selesai, sehingga kami belum bisa memastikan kapan disahkan,” ungkap Farid, Kamis (17/9/2020).

BACA JUGA: Sejumlah OPD di Pemkab Pandeglang Bakal Dimerger

Politisi Golkar itu mengaku, tujuan pihak Eksekutif melakukan perampingan sejumlah OPD sebagai efisiensi dan efektivitas pengelolaan struktur organisasi. Kata dia, secara keseluruhan semua Fraksi di DPRD Pandeglang, menyetujui rencana itu. Namun masih ada beberapa poin yang masih dikaji Pansus VI DPRD Pandeglang.

“Selain perampingan OPD, ada juga instansi yang statusnya dinaikan menjasi type A, yaitu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dan setelah status OPD itu dinaikan, nanti dipimpin pejabat eselon II tidak lagi eselon III,” ujarnya.

Namun, kata dia, pimpinan dan anggota pansus tidak menyetujui adanya dinas baru, yaitu Badan Penelitian Pengembangan dan Statistika. Dia menilai pembentukan instansi baru dengan tujuan memisahkan dan ingin konsentrasi pada perencanaan justru kurang tepat.

“Menurut kami justru Bappeda sebaiknya tidak dipisah, bahkan diintegrasikan yaitu dengan bidang Litbang,” ujarnya.

Ditambahkannya, Bppeda dan bidang data atau statistik Diskominfo diintegrasikan, karena dalam pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang dikelola dalam suatu sistem informasi pembangunan daerah.

“Alangkah baiknya agar perecanaan berkualitas bidang litbang dan bidang data statistik sebaiknya terintegrasi dengan Bappelitbangda, sehingga menjadi efektif dan efisien,” tambahnya.

Sementara, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengakui merencanakan penambahan instansi baru, yaitu Litbang. Karena selama ini, kata dia, Litbang berada di Kominfo dan Bappeda.

“Libtang ini untuk mengetahui sejauh mana melakukan penelitian dan pengkajian. Tapi lihat saja nanti, sejauh mana kebutuhannya,” tandas Irna. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.