DPRD Pandeglang Panggil Disdukcapil dan DPMPD

  • Whatsapp
Komisi I DPRD Pandeglang
Komisi 1 DPRD Pandeglang meminta keterangan DPMPD dan Disdukcapil terkait calon terpilih BPD Muruy.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Komisi I DPRD Pandeglang, melakukan pemanggilan terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Kamis (16/1/2020).

Pemanggilan kedua instansi itu untuk meminta keterangan terkait persoalan data kependudukan salah seorang calon anggota BPD Muruy, Kecamatan Menes, bernama Raki Jubaedi, yang diduga masih menjabat sebagai Ketua BPD Mekar Jaya, Kecamatan Panimbang.

Bacaan Lainnya

Salah seorang anggota komisi I DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Sukur mengatakan, rapat koordinasi dengan dua dinas tadi (DPMPD dan Disdukcapil), membahas masalah adanya salah seorang yang mencalonkan diri sebagai anggota BPBD di dua kecamatan, yang pertama di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Panimbang dan yang kedua di Desa Muruy, Kecamatan Menes.

“Seseorang ini sebelumnya mencalonkan BPD di Desa Mekar Jaya, Panimbang, namun kalah. Selang beberapa hari, orang tersebut (Raki Jubaedi) mencalonkan lagi di Desa Muruy, Kecamatan Menes, dan terpilih menjadi anggota BPD Muruy,” ungkap Farid, usai melakukan hearing di ruang Komisi I DPRD Pandeglang, Kamis (16/1/2020).

Lanjut Farid, pada saat tahapan pecalonan BPD Muruy, calon anggota BPD Muruy terpilih itu, menggunakan Surat Keterangan (Suket) dan Kartu Keluarga (KK) baru, yang dikeluarkan pihak Disdukcapil Pandeglang, dan pada saat mencalonkan diri di Desa Mekar Jaya, Panimbang, dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga kependudukan Panimbang.

“Adanya KK dan Suket baru sebagai penduduk Muruy, itu tanpa adanya surat pindah dari Panimbang. Sementara dalam Pepres Nomor 96 Tahun 2018 pasal 11 ayat b, itu menjelaskan setiap orang yang berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain itu wajib memiliki surat pindah penduduk,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Farid, salah seorang calon anggota BPD Muruy terpilih itu (Raki Jubaedi, red), sekarang ini masih menjabat Ketua BPD Mekar Jaya, Panimbang, dan diduga pula masih menerima insentif BPD.

“Waktu kegiatan Musrenbang Desa Mekar Jaya 2020 juga beliau itu hadir sebagai Ketua BPD Mekar Jaya. Karena bukti-buktinya sudah ada,” katanya.

BACA JUGA:

. Disdukcapil Pandeglang Kaji KTP Calon BPD Muruy Terpilih

. Seorang Calon Anggota BPD Muruy Terpilih Diduga Janggal

. Calon BPD Terpilih Bukan Warga Muruy, DPMPD Pandeglang Tunggu Putusan Disdukcapil

Melihat adanya persoalan tersebut, pihaknya menegaskan kepada DPMPD Pandeglang, agar membatalkan Raki Jubaedi sebagai anggota BPD Muruy terpilih. Selain itu, pihaknya juga mendesak kepada Disdukcapil untuk membatalkan dokumen kependudukannya dari Desa Muruy.

“Kami minta DPMPD membatalkan hasil pemilihan BPD Muruy terhadap Raki Jubaedi, dan Disdukcapil membatalkan dokumen kependudukan di Desa Muruy, karena terdapat banyak kejanggalan,” pintanya.

Angggota DPRD dari Fraksi Golkar itu mengaku, karena persoalan tersebut ada di dua instansi, makanya pihaknya melakukan pemanggilan terhadap kedua dinas itu, untuk mengkaji lebih jauh terkait persoalan tersebut.

“Persoalan ini harus segera diselesaikan oleh kedua dinas itu, jangan sampai kedepan hal itu terjadi lagi,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak DPMPD sudah melakukan pelacakan terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) Raki Jubaedi, dan ditemukan masih berkependudukan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Panimbang. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 Komentar

  1. H.Raki jubaedi SH.selain ketua BPD beliu juga seorang advokat.bahkan sudah banyak kasus2 di pengadilan yg dia tangani sebagai advokat. Mohon d di kaji kembali UU advokat pasal 20 ayat 1- 3 itu dgn jelas bahwa seorang advokat tidak boleh menjadi anggota BPD