DPRD Minta Laporan Terkait Rencana Realokasi APBD 2020 untuk Penanganan Covid-19

  • Whatsapp
Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Ade Awaludin
Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Ade Awaludin

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM—Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Ade Awaludin mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menindaklajuti Kepres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan Covid – 19. Menurut Ade, langkah cepat Pemrov Banten yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Banten Nomor : 440/760-Dinkes/2020 tentang Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Daerah Dalam Penanganan KLB Covid-19 di Provinsi Banten tersebut dibutuhkan untuk menghadapi wabah virus Corona yang ada di Banten.

Namun begitu menurut politisi dari Partai Gerindra ini, walaupun dengan dalih kedaruratan, Pemprov Banten tidak boleh melupakan keberadaan legislatif. Menurut Ade sebagai wakil rakyat, DPRD perlu mengetahui perencanaan penggunaan anggaran dalam rangka penanggulangan KLB tersebut. Karena sebagai anggota DPRD dirinnya perlu tahu realokasi APBD 2020 tersebut akan digunakan untuk hal apa saja,serta di wilayah mana saja anggaran tersebut akan digunakan.

Bacaan Lainnya

“Laporan realokasi APBD 2020 ini saya butuhkan sebab di beberapa wilayah Tangerang, arahan mengenai sosial distancing masih belum efektif dan upaya-upaya pencegahan belum menyentuh hal-hal yg fundamental, misalnya pelibatan tokoh-tokoh agama dan masyarakat mengenai sosial distancing, pengadaan alat-alat pengukur suhu badan di area-areapublik yang masih ramai, misal masjid dan pasar-pasar,”papar Ade.

BACA JUGA:

Sisa Biaya Tak Terduga Sudah Minim, DPRD Banten Bakal Bahas Pergeseran Anggaran

Mendagri Pangkas Jalur Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19

Menurut Anggota Dapil Kabupaten Tangerang ini, pemberitahuan perencanaan penggunaan anggaran tersebut sangat penting untuk diketahui oleh DPRD, walaupun ada statemen Mendagri bahwa perubahan tersebut tidak perlu rapat dengan DPRD.

“Saya pikir Pemrov tetap harus memberikan laporan kepada DPRD minimal mengetahui perencanaannya saja. Karena itu dibutuhkan DPRD sebagai bentuk menjalankan fungsi-fungsi kepemerintahan,” tegasnya.

Sebelumnya Mendagri menggelar rapat dengan Pemrov Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Kamis (19/3/2020), Mendagri Tito Karnavian mengizinkan pemerintah daerah melakukan realokasi anggaran APBD untuk menghadapi virus Corona. Realoksai dilakukan untuk peningkatan sosialisasi, edukasi, pengadaan alat kesehatan, bantuan masyarakat ekonomi lemah sampai ke bantuan usaha dalam menghadapi penyebaran virus.

Menurut Tito, aturan realokasi ini juga sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Realokasi APBD di daerah sebagai upaya membendung penyebaran virus Corona dan memberi edukasi dan bantuan ke masyarakat.

Mendagri mengatakan, saat aturan hukum ini keluar, menurut Tito, pemerintah daerah tidak perlu melakukan rapat dengan DPRD untuk merealokasi anggaran APBD. DPRD bisa diberi tahu soal realokasi tersebut untuk penanggulangan penyebaran virus Corona.

“Ini tidak perlu dirapatkan, tapi cukup diberitahukan ke DPRD. Bapak Menko Polhukam sudah mengupayakan keluar keppres lebih lengkap dan komplet dan jadi payung hukum lebih kuat,” ucap Tito saat itu. (Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.